Penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bansos Rastra untuk tahun 2018 akan disiapkan dengan lebih baik lagi.

Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menko PMK, Puan Maharani, pagi ini di ruang rapat Lantai 1 Gedung Kemenko PMK, Jakarta.

RTM ini merupakan tindak lanjut Rapat Terbatas dengan Presiden pada Rabu kemarin dan mengagendakan pembahasan evaluasi pelaksanaan BPNT 2017 dan rencana pelaksanaannya di tahun 2018.

Arahan Presiden saat Ratas kemarin adalah memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan BPNT dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

RTM dihadiri pula oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wamenkeu, Mardiasmo; Gubernur BI, Agus Martowardojo; Kepala BPS Suharyanto, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Sekretaris Eksekutif TNP2K, jajaran Direktur Utama bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perum Bulog; Jajaran: Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, OJK, deputi, staf ahli dan khusus Kemenko PMK.

Program Bantuan Sosial Pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu.

Secara keseluruhan, bantuan sosial pangan akan diberikan kepada sekitar 15,5 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan diberikan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM dan Bansos Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) kepada 14,3 juta KPM.

“Pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Caranya, dengan memastikan bahwa data KPM sudah tepat sasaran, memastikan E-Warong sudah berjalan efektif, dan perlunya sosialisasi serta edukasi sebagai upaya literasi produk perbankan kepada KPM,” kata Menko PMK.

“Keberhasilan Program bantuan pangan ini dapat dipersiapkan sejak sekarang mengingat akan ada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret tahun 2018,” tambahnya. (*)