TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Dimas Oky Nugroho mengharapkan agar para pasangan calon (paslon) kepala daerah sejak awal lebih mengedepankan adu gagasan, visi-misi dalam membangun daerah dan mendukung program pembangunan pada Pilkada 2018 mendatang.

"Hindari kampanye hitam, hoax, dan mobilisasi politik yang bertujuan membelah atau meresahkan masyarakat," kata Dimas saat ditemui di Kantornya, Jalan Veteran I, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Pernyataan Dimas tersebut menanggapi informasi yang disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait potensi kerawanan di beberapa daerah pada saat pilkada berlangsung.

Baca: Pengacara Tetap Yakin Setya Novanto Menang Praperadilan Jilid II

Oleh karena itu, Dimas mengatakan, para paslon kepala daerah sebaiknya menonjolkan kontestasi program ketimbang kontestasi figur.

"Pelaksanaan Pilkada lebih mengedepankan kontestasi program ketimbang kontestasi figur atau sentimen isu semata," ujar Dimas.

Dimas juga mengharapkan publik bisa menyadari bahwa sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, Pilkada adalah peristiwa politik yang sementara dan sarat kepentingan jangka pendek.

Dimas menegaskan, kepentingan persatuan dan kesejahteraan nasional harus lebih diutamakan karena berdampak jangka panjang.

"Sudah saatnya kualitas demokrasi dan proses deliberasi politik didasarkan pada gotong royong dan hikmat kebijaksanaan sebagaimana esensi Pancasila menjadi standar dinamika politik kita hari ini," ucap Dimas.

Dimas juga kembali mengingatkan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin pelaksanaan pilkada tidak membuat kegaduhan di wilayah politik.

Baca: Novanto Tidak Berdaya, Berkas Perkara Satu Troli Dilimpahkan ke Pengadilan

"Pilkada dan hasil-hasil politiknya nanti harus mampu menghadirkan kebermanfaatan kepada rakyat dan jaminan kesinambungan program pembangunan ekonomi politik kebangsaan," tutur Dimas.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyoroti ada beberapa wilayah yang rawan konflik saat Pilkada 2018 mendatang.

Tito mencatat ada enam wilayah yang rawan konflik pada Pilkada yang digelar di 171 daerah secara serentak.

Daerah tersebut di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

"Saya memberi catatan ke daerah tertentu, seperti Jabar, Jateng, Jatim, saya berikan atensi, kemudian Kalbar, Sulsel, Papua," ujar Tito di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2017).