Penting Indonesia Himpun Kekuatan Dunia Agar AS Hentikan Keputusannya
Selain itu tindakan AS tersebut memperkuat asumsi bahwa Amerika Serikatlah sesungguhnya produsen radikalisme dan terorisme.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprotes keras sikap Amerika Serikat (AS) memutuskan mendirikan kedutaan besar AS di Yerusalem.
Karena hal ini dinilai bisa berdampak pada stabilitas dunia dan meningkatkan eskalasi konflik di Palestina-Israel bahkan mendorong konflik lebih besar di Timur Tengah.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, yang dilakukan AS adalah provokasi untuk melahirkan konflik, terorisme, radikalisme yang lebih besar di Timur Tengah.
Tindakan AS menunjukkan bahwa AS sama sekali miskin komitmen untuk menjaga perdamaian dunia, dan justru menjadi produsen provokasi konflik di timur tengah bahkan belahan dunia lainnya melalui tindakan mendirikan kedutaan besar di Yerusalem.
"Terang Amerika Serikat saat ini tidak merawat komitmen perdamaian dunia," tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Kamis (7/12/2017).
Bahkan justru akan terus menjadi provokasi konflik-konflik lebih besar terjadi.
Baca: Ini Pertimbangan Hakim Ketua Perkara Setya Novanto Dijabat Ketua Pengadilan
Selain itu tindakan AS tersebut memperkuat asumsi bahwa Amerika Serikatlah sesungguhnya produsen radikalisme dan terorisme.
Oleh sebab itu, dengan posisi diplomasi Indonesia yang relatif bisa diterima oleh banyak negara, penting bagi Indonesia menghimpun kekuatan dunia untuk mendesak AS menghentikan tindakan “bodoh” yang bisa mengakibatkan konflik Israel-Palestina lebih besar.
"Pun yang dan memprovokasi konflik meluas di timur tengah bahkan di negara-negara lain karena sentimen Palestina vs israel, yang kemudian bisa memprovokasi lahirnya tindakan-tindakan radikalis di banyak tempat," kata Dahnil Simanjuntak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu kota Israel, dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
“Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).
Presiden menegaskan, dirinya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Perintahkan Menlu Panggil Dubes AS
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak AS itu.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia.
Saat menyampaikan pernyataan pers itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Wakil Menlu A.M. Fachir, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi.
Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel, dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut.
“Saya telah menetapkan bahwa sekarang saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel,” kata Trump dalam pengumumannya pada Rabu (6/12) waktu setempat.(*)