Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai kebijakan mutasi 85 perwira tinggi (Pati) diambil setelah melalui proses yang cukup panjang, yang dimulai jauh sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan pada 4 Desember lalu.

Kepada wartawan di Balai Komando, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2017), Panglima TNI mengatakan proses pengambilan kebijakan itu, antara lain dilakukan melalui rapat yang dihadiri semua pemangku jabatan di TNI yang tergabung dalam Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

"(Ada) saya, KSAD, KSAL, KSAU dan instansi terkait seperti Dephan (Kemhan), Lemhanas, Menkopolhukam. Setelah dirapatkan, masing-masing melaporkan ke atasan masing-masing," ujarnya.

Para pemangku kepentingan di lingkungan TNI pada tanggal 30 November lalu diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kebijakan mutasi tersebut. Tanggal 4 Desember lalu kebijakan itu ditelaah lagi oleh Panglima TNI, dan akhirnya diputuskan.

"Saya paraf, (selain itu ada) KSAD, KSAU, KSAL, Wakabin, Wagub Lemhanas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI, Kepala BIN, paraf semua, jadi sah," katanya.

Baca: LIVE STREAMING AC Milan vs Rijeka Kick Off 01.00 WIB 8 Desember 2017 Gatusso Becus Gak Urus AC Milan

Mutasi besar-besaran itu dilakukan atas dasar Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Di hari yang sama kebijakan itu dikeluarkan, Presiden RI. Joko Widodo mengurumkan surat ke DPR, terkait penggantian Panglima.

Pada 4 Desember pagi, Presiden mengirim surat yang berisi pengusulan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI. Hadi Tjahjanto, sebagai calon Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret mendatang. Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu, bahwa hari yang sama Presiden akan mengirimkan surat.

"Sudah itu saya keluar dan saya ditelepon Mesesneg, pak Pratikno, bahasanya pak panglima saya diutus presiden, saya sudah menyerahkan surat pergantian panglima TNI, dan mengajukan Marsekal Hadi jadi panglima tni baru," ujarnya.

Jika ternyata Hadi Tjahjanto setelah dilantik menjadi Panglima TNI, menganggap kebijakan tersebut kurang tepat, menurut Gatot Nurmantyo bisa saja lulusan Akmil tahun 1986 itu mengevaluasi kembali kebijakan mutasi tersebut, dan mengambil kebijakan lain.