Laporan wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesepakatan kader Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto menjadi calon tunggal ketua umum disebut bukan muncul tiba-tiba.

Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, ada latar belakang Airlangga didorong menggantikan Setya Novanto.

Baca: Panitia Munaslub Pastikan Tidak Ada Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar

"Saya bacanya begini, ketika kasus hukum itu berhenti di Novanto, katakanlah Golkar ingin memperbaiki citranya, munculah Airlangga. Nah munculnya Airlangga bukan karena faktor dianggap orang bersih, bukan hanya itu," kata Ujang saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Ujang mencium ada hal lain dibelakang kesepakatan itu, yaitu tercapainya deal-deal politik.

Baca: Murad Ismail Tegaskan Siap Bantu Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

"Sebelum Rapimnas dan munaslub, pleno kemarin sudah deal semua. Saya yakin, kenapa begitu cepat diputuskan Airlangga satu-satunya calon yang tinggal diputuskan dalam rapimnas dan munaslub. Itu artinya yang waktu pleno sudah deal semua. Ibarat politik, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana," kata Ujang.

Menurutnya, setelah atau sebelum pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) malam, sudah ada pembicaraan informal soal pembagian posisi dan jabatan stragis.

Baca: Mendikbud Enggan Komentari Buku SD yang Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

"Jadi nanti siapa ketua DPR-nya, siapa ketua fraksinya, sekretaris fraksi dan sekjennya. Karena tanpa itu pasti ada riak-riak, saya yakin begitu," katanya.

Lebih lanjut Ujang menjelaskan, hal-hal yang diungkapkannya tersebut tidak mungkin dibuka kepada publik.

Namun, melihat proses yang begitu cepat, Ujang menilai kekuasaan yang diberikan kader Golkar kepada Airlangga, dibalas dengan pendistribusian jabatan.

Baca: Hakim Yanto Dinilai Tidak Tegas Pimpin Persidangan Setya Novanto

"Kalau tidak deal di pleno kemarin, saya rasa pasti akan terjadi kompetisi dan persaingan," katanya.

Ujang menambahkan, jika kesepakatan tidak sesuai antara deal dengan faktanya nanti, maka bukan tidak mungkin perlawanan baru akan muncul.

"Nanti kelihatan misalkan, yang disepakati jadi ketua DPR si A, tapi yang ditetapkan si B, baru disitu kelihatan, muncul pertentangan karena diluar kesepakatan. Nanti akan terlihat," katanya.