Airlangga Hartanto Hanya Diberi Waktu Satu Bulan Bentuk 'Kabinet' Golkar
Munaslub Partai Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto hingga 2019.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto hingga 2019.
Forum itu juga memberi waktu satu bulan kepada Airlangga untuk menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar.
"100 Persen pemegang hak suara Partai Golkar mengusulkan penetapan ketua umum, tadi sudah diputuskan dalam sidang paripurna Munas Luar Biasa Partai Golkar," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di arena Munaslub Golkar, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Munaslub memutuskan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga 2019.
Perpanjangan masa jabatan dapat dilakukan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).
"Munas memberi mandat tunggal pada ketua umum melakukan revitalisasi pengurus DPP," jelas Airlangga.
Anggota Steering Comitee Munaslub Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Airlangga diberi waktu satu bulan untuk menyusun pengurusan DPP Partai Golkar yang baru.
Airlangga diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan siapun dalam melakukan penyusunan anggota.
"Jadi sekarang kewenangan sepenuhnya ada di Pak Airlangga. Penyusunan bisa satu jam, dua jam, atau waktu lain, sepenuhnya tergantung Pak Airlangga," katanya.
Begitu juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji.
Ia mengatakan Airlangga diberikan keweangan untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan Golkar.
"Semuanya bisa berubah karena di pasal peralihan memungkinkan terjadinya perubahan," katanya.
Mengenai calon Sekjen Golkar yang belakangan gencar dibicarakan, Airlangga menyebut partainya memiliki banyak sekali kader yang memiliki kapasitas menempati posisi strategis ini.
Airlangga menjelaskan kriteria bagi calon Sekjen Golkar ke depan adalah harus anggota Golkar, pernah menjadi pengurus Golkar, dan siap bekerja sepenuh waktu bagi partai.
Mengenai isu Sekjen Golkar harus kader berlatarbelakang militer, Airlangga menjawab, "Golkar ini kan sebuah partai dari masyarakat. Tentunya diutamakan kader-kader masyarakat."
