Akhirnya KPK Tahan Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung
Menurutnya, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap dirinya belum mempertimbangkan fakta penting
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) hari ini, Kamis (21/12/2017) memenuhi panggilan penyidik KPK.
Usai diperiksa sejak pagi hingga sore ini, akhirnya pukul 16.00 WIB, Syafruddin keluar dari ruang pemeriksaan sudah menggunakan rompi orange.
Beberapa kerabat dan kuasa hukum Syafruddin ikut mendampingi pemeriksaan dan mengantarkan Syafruddin hingga masuk ke mobil tahanan KPK.
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa membenarkan adanya penahanan pada Syafruddin hingga 20 hari kedepan.
"Tersangka SAT ditahan di Rutan KPK, Gedung Merah Putih," ujar Priharsa.
Sementara itu, Syafruddin sempat berkomentar soal penahanannya.
Baca: Hakim Vonis Andi Narogong 8 Tahun Pidana Penjara
Menurutnya, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap dirinya belum mempertimbangkan fakta penting berkaitan dengan penerbitan surat SKL oleh BPPN.
"Saya diperiksa KPK, dari proses pemeriksaan tadi, saya menilai penetapan tersangka oleh KPK belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta penting berkaitan dengan penerbitan Surat Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) kepada SN (Sjamsul Nursalim) oleh BPPN," kata Syafruddin.
Diketahui kasus ini, adalah pekerjaan rumah bagi KPK. Bagaimana tidak, penyelidikan dilakukan sejak 2014 sampai akhirnya di tahun 2017 KPK menetapkan tersangka pada Syafruddin.
Atas perbuatannya, Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Terkait penetapan tersangkanya, Syafruddin sempat melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun kalah dan kasusnya tetap berproses di KPK.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.