MUI Tidak Kecewa Petisinya Hanya Direspon dengan Surat dari Gedung Putih
Petisi yang dikirimkan perwakilan massa Aksi Bela Palestina ke Kantor Kedubes AS untuk Indonesia, hanya direspon dengan klarifikasi dari Gedung Putih.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petisi yang dikirimkan perwakilan massa Aksi Bela Palestina ke Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, hanya direspon dengan klarifikasi dari Gedung Putih.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengaku pihaknya tidak kecewa.
"Karena resolusi PBB yang didukung oleh mayoritas anggotanya saja diabaikan oleh AS apalagi petisi MUI," ujarnya saat dihubungi.
Aksi Bela Palestina digagas oleh MUI, untuk merespon pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui Israel sebagai ibu kota Palestina.
Dalam aksi tersebut, juga dilakukan penyampaian petisi oleh perwakilan massa, yang berisi permintaan agar Donald Trump mencabut pernyataannya.
Baca: Cerita Ustaz Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong
Atas aksi dan petisi tersebut, Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin menerima surat klarifikasi, yang ditandatangani oleh Deputy Assistant to the President and Senior Director for East Asian Affair at the National Securiy Council, Matthew Pottinger.
MUI menyayangkan sikap pemerintah AS yang tidak berubah, setelah banyak pihak melontarkan kecamannya terhadap pernyataan Donald Trump.
Bahkan setelah AS kalah telak dalam voting di Majelis Umum PBB terkait resolusi Yerusalem, mereka tidak juga mengubah sikapnya.
"Sangat disayangkan negara yang selama ini mendewakan demokrasi ternyata justru paling anti demokrasi," ujarnya.
Baca: Terduga Pelaku Pembunuh Aiptu Suanda Coba Bunuh Diri saat Ditangkap Polisi
"Seharusnya Amerika Serikat tunduk dan menghormati suara mayoritas karena itulah makna yang paling hakiki dalam sebuah demokrasi," katanya.
MUI berharap PBB tidak diam saja terhadap aksi arogansi AS, yang menolak untuk tunduk terhadap suara mayoritas anggota PBB.
AS harus diberi sanksi, untuk mengokohkan wibawa PBB, dan memberi pelajaran kepada negeri Paman Sam itu.
"PBB jangan menggunakan standar ganda, terhadap negara lain berlaku keras tetapi terhadap negara adi daya tidak berdaya," ujarnya.