TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ustaz Abdul Somad mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat berkunjung ke Hongkong. Ulama lulusan Mesir dan Maroko itu dilarang masuk ke wilayah itu sehingga harus membatalkan ceramah.

Bagaimana tanggapan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai penolakan tersebut?

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno, mengatakan penolakan masuk ke sesuatu negara merupakan absolut soveregnity atau kewenangan mutlak negara yang bersangkutan.

Sehingga, kata dia, negara itu berhak menentukan seseorang masuk atau tidak ke wilayah tersebut. Negara asal tidak berhak turut campur melarang warga negaranya masuk ke negara lain.

"Yang terjadi peristiwa rutin keimigrasian. Itu kewenangan negara," tutur Agung Sampurno, Minggu (24/12/2017).

Insiden penolakan Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke negara lain bukan yang pertama.

Pada beberapa waktu lalu, pemuka agama lainnya, Ustaz Solmed pernah ditahan di Bandara Changi Singapura.

Sedangkan, penasehat hukum senior, Adnan Buyung Nasution, juga pernah ditahan oleh petugas imigrasi di bandara serupa pada tahun 2008.

Menurut Agung Sampurno, upaya pihak imigrasi itu merupakan peristiwa rutin keimigrasian.

Menurut dia, pihak Imigrasi Indonesia juga pernah melakukan hal serupa kepada warga negara lainnya. Namun, tidak ada kewajiban memberitahukan kepada negara asal.

"Tidak ada data penangkapan ke negara lain. Tidak perlu menjelaskan satu-satu. Tidak perlu memberikan keterangan ke negara asal," tambahnya.

Sebelumnya, Ustaz Abdul Somad mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat berkunjung ke Hongkong. Ulama lulusan Mesir dan Maroko itu dilarang masuk ke negara itu sehingga harus membatalkan ceramahnya.

Melalui akun media sosial, Facebook, Ustaz Abdul Somad, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan itu. Dia bersama dengan rombongan baru tiba di salah satu bandara di Hongkong pada Sabtu (23/12/2017) sekitar pukul 15.00 WIB.