TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berumur 14 tahun pada 29 Desember 2017 mendatang.

‎Beberapa hari jelang ulang tahun lembaga antirasuah itu, KPK merasa kehilangan sosok pejuang antikorupsi dan akuntabilitas, Sjahruddin Rasul.

Baca: Rocker Inka Christie Ramaikan Haul ke-4 KH Anas Sirajuddin di Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon

Sjahruddin Rasul, mantan Wakil ketua KPK itu wafat pada Sabtu (23/12/2017) lalu karena menderita sakit setelah sebelumnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta.

Di hari yang sama, sore harinya, Sjahruddin Rasul dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Acara pemakaman, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif sebagai Irup dan dihadiri oleh sanak keluarga.

Laode M Syarif mengenang Sjahruddin Rasul, sebagai sosok yang sederhana, ulet dan jujur. Bahkan ada beberapa teladan dari Sjahruddin Rasul yang diterapkan oleh Laode M Syarif.

Mengenang Mendiang Sjahruddin Rasul, Laode M Syarif mendapat banyak cerita mulai dari ‎almarhum yang ditolak masuk ke sebuah universitas oleh satpam karena tampilannya yang teramat sederhana.

Padahal di kesempatan itu, Sjahruddin Rasul diundang oleh panitia sebagai narasumber, dengan posisinya sebagai Wakil Ketua KPK. Setelah menjelaskan dia adalah Wakil Ketua KPK, akhirnya Sjahruddin ‎Rasul diperbolehkan masuk.

"Panitia awalnya mau menjemput ke rumah, tapi almarhum tidak mau. Dia pilih naik taksi saja, itu sangking beliau sangat sederhana. Saya juga meneladan beliau, kalau diundang ke acara, saya selalu datang sendiri, tidak mau dijemput," papar Laode M Syarif saat ditemui di sela-sela pemakaman Sjahruddin Rasul.

Diketahui, Sjahruddin Rasul adalah pimpinan KPK periode pertama bersama dengan Taufiequrrachman Ruki serta Erry Riyana, Tumpak Panggabean dan Amien Sunaryadi.

Dari mulut Tumpak Panggabean, Laode M Syarif diceritakan Sjahruddin Rasul berniat mundur dari pimpinan apabila dalam enam bulan tidak ada kasus yang dimulai KPK.

‎Bahkan, almarhum lanjut Laode M Syarif, sempat tidak mau menerima gaji saat setahun pertama menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Selain berkarir di KPK, almarhum yang pernah meraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama ini juga pernah berjasa di BPKP, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas.

"Beliau itu pejuang antikorupsi dan akuntabilitas. ‎Banyak cerita-cerita yang saya dapat soal beliau. Seperti sampai tengah malam masih bekerja menyiapkan bahan untuk kampanye antikorupsi. Beliau sangat konsern dengan tranparansi. Pertama kali kasus yang dikerjakan itu sepertinya bupati atau apa saya lupa. Habis itu mulai yang besar kasus helikopter dan KPU," beber Laode M Syarif.

Di era kepemimpinan saat ini, Laode M Syarif ‎mengaku masing sering mengundang almarhum untuk berskusi dan silaturahmi. Terakhir, KPK mengundang almarhum hadir di peresmian rutan KPK, di gedung Merah Putih. Sayangnya Sjahruddin Rasul tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya.

Jelang HUT ke 14 yang tinggal mengitung hari, Laode M Syarif merasa sangat kehilangan karena almarhum adalah peledak dasar bagi KPK. "29 Desember nanti, kita peringati HUT KPK ke 14, jelas kami sangat kehilangan beliau," kata Laode M Syarif.

Kabar duka dari Sjahruddin Rasul ‎telah disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi ke Presiden Joko Widodo yang kebetulan tengah berada di Bali. Atas kepergian almarhum, Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa.

Johan Budi, turut hadir dalam upacara pemakaman. Dia hadir mewakili pribadi karena dia juga pernah menjadi bagian dari keluarga KPK.

"Almarhum adalah orang pertama yang mengembangkan prinsip akuntabilitas. Saya beberapa kali mendampingi beliau sosialisasi di daerah. Memang orangnya sederhana sekali dan keras kalau punya pendirian," ungkap Johan Budi.

Terakhir, Johan Budi mengaku punya kenangan tersendiri selama bersama almarhum, yakni saat mendampingi almarhum sosialisasi di Bali.

"Di tengah perjalanan, beliau haus dan berhenti menepi minum es kelapa di pinggir jalan di warung kecil.‎ Bagi dia, meski dia pimpinan KPK, protokoler itu tidak penting. Padahal di Undang-Undang, Ketua KPK itu selevel menteri," tambah Johan Budi.