Politikus Senior Golkar Nilai Calon Ketua DPR Harus Miliki Konsep dan Berintegritas Tinggi
Politikus Senior Golkar Fadel Muhammad mengapresiasi sikap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam menyeleksi calon Ketua DPR.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Golkar Fadel Muhammad mengapresiasi sikap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam menyeleksi calon Ketua DPR.
Fadel mengatakan calon memiliki konsep dalam memimpin DPR, selain harus senior, memiliki rekam jejak yang bagus dan berintegritas tinggi.
“Senioritas dapat mencerminkan kematangan figur dalam memimpin lembaga tinggi negara ini. Asam garam yang sudah dirasakan menempa kematangan leadership figur Ketua DPR,” kata Fadel Muhammad, Kamis (4/1/2017).
Baca: M Taufik Soal TGUPP: Kita Tunggu Kerjanya, Jangan Berdebat Soal Gajinya
Fadel melanjutkan, calon pemimpin yang berkonsep tak kalah penting dalam kondisi DPR saat ini.
Dalam fungsi dasar DPR yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan harus dikemas dengan konsep yang inovatif.
Mantan Ketua Komisi XI DPR ini juga menawarkan inovasi dan terobosan fungsi regulasi dengan memperkenalkan dan mengimplementasikan better regulation.
Fadel mengatakan hal itu berkaitan dengan pembuatan peraturan perundangan dengan fokus mengurangi beban peraturan dan administrasi yang tidak perlu, dan memastikan bahwa peraturan dan penegakannya proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan terarah.
Baca: Ini 4 Perbedaan Kereta Bandara di Soekarno-Hatta dan Kualanamu Medan
Konsep tersebut, ujarnya, sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1997.
Oleh karena itu, aspek pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen total dari ketua DPR. Apalagi korupsi terbukti menggerogoti kepercayaan rakyat, akibatnya hasrat membayar pajak bisa merosot.
Fadel juga berharap calon ketua DPR harus mendorong inovasi dan terobosan dalam penganggaran. Target Pembangunan 2018 mengejar peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih tinggi.
"Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus difokuskan pada pada perluasan pelayanan masyarakat miskin," katanya.
Kebijakan penganggaran juga harus mengafirmasi kepentingan kelompok berpenghasilan rendah dan menetapkan target output yang terukur.