TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan.

"Ini memang harus ada perubahan mental dan mindset dari penguasa ke mental pelayan (melayani). Ini masalah birokrasi,” ujar Thomas usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Thomas mengatakan hal demikian agar pemerintah dapat mencapai target tingkat kemudahan berusaha atau ease of doing business di urutan 40 pada tahun 2019 mendatang.

Baca: Korsel dan Korut Bersedia Lanjutkan Pembicaraan Tingkat Tinggi Hubungan Kedua Negara

Sebab menurutnya, target tersebut sulit dilakukan jika Pemda masih menjalankan cara birokrasi yang lama.

Thomas pun mengungkapkan Presiden Jokowi sampai menggunakan istilah feodal ketika membahas mengenai upaya memberikan kemudahan berinvestasi di daerah.

Menurut Thomas, hal Ini menjadi tantangan yang harus segera bisa diselesaika, sehingga pemerintah mengupayakannya dengan program single submission yang tengah digarap oleh Kemenko Perekonomian.

Baca: Dibanding Ahmad Syaikhu, Demiz Yakin Bersama Dedi Mulyadi Peluang Menang Lebih Besar

"Harus banyak perubahan yang diperbaiki. ini semua tinggal implementasi dan eksekusinya saja," ucap Thomas.

BKPM mencatat realisasi modal yang masuk hingga September 2017 sebesar Rp513,2 triliun.

Nilai tersebut mencapai 75 persen dari total target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp678,8 triliun. Pertumbuhan investasi tahunan berhasil mencapai lebih dari 10 persen.

BKPM pun menargetkan realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp765 triliun.

Nilai ini naik 12,7 persen dari target tahun ini yang dipatok sebesar Rp678,8 triliun.