Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Pengamat: Jangan Biarkan Pembiakan Hoax dan Hate Speech di Pilkada 2018

"Sebab, bisa saja strategi SARA sengaja dipakai menggiring opini untuk mengedalikan follower ideologis," ucapnya.

Pengamat: Jangan Biarkan Pembiakan Hoax dan Hate Speech di Pilkada 2018
net
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Awal bulan ini tahapan Pikada serentak di 170 daerah di Indonesia dimulai. 

Enam bulan ke depan, tepatnya Juni 2018 dilakukan pemungutan suara.

Dari seluruh tahapan proses Pilkada, banyak kalangan menduga berpotensi besar akan berseliweran isu SARA yang bernuansa hoax dan hate speech atau ujaran kebencian melalui media sosial.

Baca: Pria yang Temani Jennifer Dunn Nyabu Ditangkap Polisi

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai hal tersebut tidak lepas dari tujuan politik yang ingin diwujudkan dalam kerja bukan pesta demokrasi Pilkada 2018.

Tujuan politik hoax dan hate speech bisa saja dalam rangka menjatuhkan sosok paslon tertentu di suatu daerah tertentu dan partai pengusung serta partai pendukungnya.

"Sebaliknya sangat logis dapat berpeluang menguntungkan paslon lain dan partai pengusung serta partai pendukungnya. Padahal, politik itu harus mengedepankan moral," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Jumat (5/1/2018).

Baca: Cerita Ketua RW Syok Gara-gara Ditodong Golok oleh Pembunuh Sopir Truk

Oleh karena itu, tegas Emrus, kemenangan paslon yang diwarnai dengan penyebaran hoax dan hate speech, selain cacat moral demokrasi juga sangat tidak satria bagi pemenang.

"Ibarat dalam pertandingan final sepak bola piala bergengsi, kemenangan diperoleh melalui berbagai upaya seperti gol dari tindakan offtside," jelas Emrus.

Untuk itu, kata dia, perlu dibentuk forum antar paslon dan parpol untuk mencegah dan kalau boleh mampu mematikan pembiakan hoax dan hate speech yang bernuansa apapun, termasuk mengeksploitasi SARA.

"Sebab, bisa saja strategi SARA sengaja dipakai menggiring opini untuk mengedalikan follower ideologis," ucapnya.

Forum antar paslon dan partai dapat digunakan mengklarifikasi yang mana info resmi partai atau kandidat. Dalam forum terjadi saling koreksi dan klarifikasi.

Dengan demikian, pembiakan hoax dan hate speech di medsos akan dapat dicegah, atau paling tidak dinetralisir dampak buruk dari hoax dan hate speech.

Sehingga Pilkada 2018 dapat berlangsung dengan adu integritas, kapabilitas dan program dari para peserta kontestasi Pilkada.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Ferdinand Waskita
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas