TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gong Pilkada serentak 2018 sudah ditabuh di 171 wilayah, baik provinsi, kota, dan kabupaten.

Suasana ‘hangat’ pun langsung berhembus di atas Bumi Nusantara menyambut pertarungan para kandidat memperebutkan kursi kepala daerah. 

Namun ditengah eforia demokrasi tersebut, masyarakat diminta untuk lebih pintar dan dewasa dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada serentak ini, terutama saat berlangsungnya masa kampanye.

Pasalnya, di masa kampanye itu diperkirakan akan banyak terjadi ‘perang’ kampanye hitam berupa hoax dan narasi kekerasan, terutama di dunia maya, yang bisa memicu terjadinya kericuhan dan perpecahan di dalam masyarakat. Lebih bahaya lagi, bila hoax dan narasa kekerasan itu menggunakan simbol-simbol SARA.

Potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhwatirkan dapat menimbulkan anarkiisme sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Ketua Umum Yayasan  Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Prof Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, APU, mengajak kepada seluruh komponen bangsa agar tahun 2018 ini bisa diwujudkan sebagai tahun damai tanpa kebencian maupun kekerasan sehingga persatuan antar seluruh umat dapat terjaga dengan baik

“Saya sependapat bahwa tahun 2018 dikatakan sebagai tahun politik. Untuk menjaga agar mewujudkan situasi selama Pilkada serentak ini tetap damai tentunya perlu ada persiapan bagi kita semua agar tidak timbul gejolak, apalagi timbul konflik dan peperangan di antar umat dan antar warga bangsa,” tutur Musdah Mulia, Kamis (11/1/2018).

Untuk itu, ia meminta kepada  seluruh warga negara, seluruh elemen bangsa, baik itu para elit, penguasa, elit-elit partai politik harus sungguh-sungguh menyadari bahwa membangun bangsa Indonesia itu adalah sebuah kerja keras yang sangat panjang.

“Kita membangun bangsa ini bukannya cuma dari sehari ke sehari, tetapi sudah 72 tahun lebih membangun Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memikirkan jerih payah para founding fathers and mothers kita sejak mulai sebelum Proklamasi sampai sekarang bahwa ini adalah sebuah usaha yang panjang dan usaha yang sangat mulia,” ujar Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) ini.

Oleh karena itu menurutnya, untuk mempertaruhkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dirinya mengajak semua pihak untuk mencoba mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan ego,  pribadi,  maupun kepentingan partai dan juga kepentingan golongan.

Karena mendahulukan kepentingan bangsa itu adalah sebagai kepentingan bersama untuk seluruh warga negara.

“Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan hoax, membuat fitnah atau membulying sesama. Karena buat saya hal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai Kebhinnekaan juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan yang pasti semua itu bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri,” kata wanita kelhiran Bone, 3 Maret 1958 ini

Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena Indonesia sendiri dari dulu sudah dikenal sebagai bangsa yang religius, sehingga kita dapat menunjukkan kepada dunia cara  berpolitik yang baik dengan mengedepankan kesantunan, kebersamaan dan juga dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang tertera di dalam Pancasila.

“Ada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan itu membingkai seluruh perilaku politik. Harus dingat bahwa dengan menyatakan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya kita berpolitik itu bukan seperti homo homoni lupus yakni setiap yang kuat menelan yang lemah, tidak seperti itu. Tetapi menggunakan nilai-nilai ketuhanan yang meyakini bahwa adanya Tuhan maka mengakui sebagai orang yang beragama.” paparnya.