Dia menambahkan, pihaknya memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon walikota/wakil wali kota.

Abdul berharap kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

Adapun pasangan Jhon Krisli-Maryono mengaku diminta mahar oleh partai politik agar dapat mengikuti Pilkada Kalteng.

Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan partai politik yang dimaksud.

Baca: Emil Dardak Calon Gubernur Jatim, Arumi Bachsin Terharu Terbang Melayang ke Langit ke Tujuh

17 Anggota TNI/Polri
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, menilai Pilkada Serentak 2018 ini sungguh unik.

Tak seperti pilkada-pilkada sebelumnya, ia melihat banyak aparatur sipil negara dan anggota dari Polri-TNI ikut meramaikan persaingan politik di Indonesia.

Berdasarkan data yang Abhan paparkan, ia mengatakan sebanyak 154 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 anggota Polri-TNI mendaftarkan diri untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

"Data KPU sekarang dari 569 calon ini ternyata TNI Polri juga cukup banyak, yang mengejutkan ASN mencapai 154, artinya saya ingin katakan mesin politik kaderisasi lembaga publik belum maksimal. Maka yang jadi fenomena sekarang ternyata banyak juga sumber dari ASN bukan dari internal parpol," kata Abhan, di Gedung PP PON, Cibubur, Jakarta Timur.

Dari 17 anggota Polri-TNI yang mendaftar, sembilan calon di antaranya berasal dari TNI, dan delapan orang dari Polri.

Abhan memaparkan keunikan lainnya yakni bahwa status para calon kepala daerah yang berasal dari Polri-TNI ada yang sudah purnawirawan, namun ada juga yang masih aktif.

Disinggung mengenai penyebab munculnya calon kepala daerah yang berasal dari kalangan ASN dan Polri-TNI, Abhan mengaku tak mengetahuinya.

"Kurang tahu ya. Tapi mungkin bisa jadi karena kader yang dicetak parpol tidak dinilai berpotensi maju (sebagai calon)," ujar dia. (tribunnews/vincentius jyesta aditya/kps)