TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2017, tercatat ada 155 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi di Indonesia.

Setara Institute mencatat, ratusan peristiwa tersebut terjadi dan tersebar di 29 provinsi.

Menurut laporannya yang dirilis Senin (15/1/2018), peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun ini paling banyak terjadi Jawa Barat, dengan jumlah 29 peristiwa.

Lalu, menyusul setelahnya DKI Jakarta (26 peristiwa), Jawa Tengah (14 peristiwa), Jawa Timur (12 peristiwa), dan Banten (10 peristiwa).

“Dibandingkan dengan data tahun lalu, angka (jumlah peristiwa pelanggaran) tersebut mengalami penurunan signifikan,” jelas Halili, peneliti Setara Institute, di Jakarta.

Baca: Menteri Agama Apresiasi Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Temuan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling banyak terjadi dinilai menarik.

Sebab pada 2016 lalu, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi dengan indeks toleransi terendah.

“Tapi 2017 ini, DKI Jakarta menurun (jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinannya),” katanya lagi.

Meski perolehan data 2017 terbilang menurun, angka jumlah yang masih di atas 100 menunjukkan bahwa kuantitas pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih tinggi.

Namun, penurunan angka tersebut dinilai telah mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki itikas politis yang cukup kuat dalam memimpin promosi toleransi di Indonesia.

Terutama sejak awal Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan.

Meski demikian, Setara Institute mendorong pemerintah untuk lebih serius memberikan jaminan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta menghapus diskriminasi dan intoleransi sebagai warisan dari pemerintahan.