TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) 5 Desember 2017 untuk memastikan rencana pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2018, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menggelar rapat koordinasi atau rakor tingkat menteri.

Bertempat di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (16/1/2018), rakor terfokus pada dua agenda yaitu evaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan tahun 2017 dan rencana persiapan pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2018, yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai.

Terkait rencana persiapan pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2018, rencananya akan dibagi menjadi dua yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai.

Persiapan Bansos Rastra akan difokuskan di bulan Januari ini dengan total sasaran 14.213.928 KPM yang berlokasi di 470 kabupaten/kota.

Sedangkan terkait bantuan pangan non tunai (BPNT), di bulan Januari ini targetnya menyasar 1.286.194 KPM yang berlokasi di 44 kota.

Dan kebutuhan e-warong dan EDC yang diperlukan di bulan Januari ini sebesar 7.540 unit.

Pada tahun 2018, transformasi rastra menjadi BPNT akan dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Baca: Menko PMK Tegaskan Makna Gotong Royong untuk Membangun Bangsa

Transformasi ini akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society.

“Terkait e-warong, bulan Januari 2017 ini akan disiapkan sesuai dengan rasio 1:250 dan 2 unit/kelurahan. Bank penyalur, Kemensos dan Kemdagri agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM BPNT. Target bulan ini sebesar 1.286.194 harus tetap terealisasi dan tanggal 20 Januari kita sepakati beras sudah sampai di Pemda masing-masing,” tegas Menko PMK.

Program Bantuan Pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Oleh karenanya, Pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan BPNT di tahun ini.

Langkah-langkah tersebut misalnya memastikan agar data KPM tepat sasaran, memastikan e-Warong sudah tersedia dan beroperasi efektif, sosialisasi dan edukasi kepada KPM agar berjalan dengan baik.

"Pemerintah menginginkan pelaksanaan Bansos Rastra dan BNPT di tahun 2018 ini terasa lebih baik daripada tahun sebelumnya,” jelas Menko PMK.

Hadir dalam rakor ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Dirut BRI Suprajarto, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb. Achmad Choesni.