TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asri Anas meminta kepala daerah kompak menolak beras impor yang didatangkan pemerintah dari Thailand dan Vietnam.

Ia menilai, rencana pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton pada akhir Januari akan sangat merugikan petani.

"Saya mengajak para gubernur yang jadi lumbung beras nasional agar menolak beras impor," kata Asri Anas kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Asri mengatakan, kebijakan impor beras sangat mengecewakan karena pada Januari dan Februari 2018, umumnya panen raya terjadi seluruh Indonesia.

Apalagi, Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018.

Baca: Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius, Pusat Diminta Kroscek Kondisi Stok di Daerah

Kementan menyatakan, sepanjang 2017, produksi beras mencapai 2,8 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton.

"Simpang siur data yang dikeluarkan oleh pemerintah juga membuktikan secara nasional pemerintah tidak memiliki mutu data pangan yang baik mulai dari poduksi sampai kebutuahn nasional," kata senator asal Sulawesi Barat ini.

Ia menegaskan, langkah impor ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memerbaiki tata kelola beras, khususnya pada upaya membela dan memperbaiki kesejahteraan petani.

Asri mengaku mendapat keluhan langsung dari petani di daerah pemilihannya.

"Mereka berharap pemerintah memperbaiki kesejahteraan petani dengan mnaikkan daya beli pemerintah kepada padi petani. Tapi ini tidak terjadi, bahkan pemerintah mengimpor beras," kata dia. [Ihsanuddin].