Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi yang vokal dan kritis terhadap pemerintahan terutama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.

Sebagai pencetus lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, semangatnya tak pernah mengendur seperti saat dirinya bersama mahasiswa lainnya berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Baca: KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Luruskan Niat, Jauhi Politik Uang

Sikap kritis itu diakui sendiri Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam diskusi “Persepsi Politik 2019” di DPW Jakarta Partai Nasional Demokrat, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

“Saya ingin dikeroyok, saya suka itu, selalu ingin dikepung. Saya persilakan siapa saja untuk serang saya dan lembaga DPR RI dengan opini. Justru dengan dikepung akan saya lawan balik supaya setelah selesai diskusi puas rasanya,” ujar Fahri Hamzah.

Baca: Jokowi Lantik Idrus Marham Jadi Menteri Sosial, Agum Gumelar Jadi Wantimpres

Fahri yang dalam diskusi itu mengenakan jas serta kopiah hitam mengatakan sebagai politisi sudah sewajarnya menerima serangan argumentatif dari berbagai pihak.

Karena menurutnya hal itu wajar terjadi pada politisi yang merupakan ‘public figure’.

Di samping itu, Fahri juga menyebutkan sikap berani ‘dikeroyok’ opini publik itu merupakan sebuah pertanggungjawaban sikap dari anggota DPR RI yang dibayar uang rakyat.

“Saya menerima jika saya diserang bertubi-tubi dengan berbagai opini karena sikap saya, saya jadikan itu sebagai introspeksi diri sebagai seorang politisi karena sebenarnya politisi itu juga bukan siapa-siapa,” katanya.

Baca: KPK Periksa Ketua Lembaga Penjamin Jasa Kontruksi Jambi Terkait Kasus Suap Pengesahan RAPBD

Fahri juga mengaku siap beradu argumen dengan warganet melalui media sosial.

“Saya tidak pernah ‘block’ orang. Saya siap beradu argumen asalkan anda tidak mengirimkan gambar porno ke saya,” ungkap Fahri diikuti tawa peserta diskusi.

Satu hal yang dikritik Fahri adalah sikap pemerintah terutama Presiden Joko Widodo yang kurang memanfaatkan posisinya untuk memluruskan informasi bohong yang kerap kali muncul dan membingungkan masyarakat.

Baca: Tiga Bulan Pimpin DKI Jakarta, Ini Evaluasi Sandiaga Uno

Karena menurutnya informasi saat ini sudah terbuka sehingga perlu mendapat kontrol dari pemerintah.

Dituturkannya, dirinya yang lahir dan besar di pedesaan sehari-hari akrab dengan kegelapan, di mana informasi hanya berasal dari sumber-sumber tertentu.

Menurut dia, informasi mengenai kegiatan sekitar hanya selepas maghrib di mana ada orang yang teriak-teriak sebar informasi.

Televisi dan radio juga hanya dimiliki orang-orang tertentu dan acara berita saat itu hanya satu saja.
Berbeda dengan sekarang di mana ada jutaan kanal yang bisa dipilih masyarakat untuk memperoleh informasi.

"Dan ketika ada informasi hoax yang ditangkap masyarakat seharusnya Presiden memanfaatkan podium istana untuk menyampaikan apa yang menjadi sikap pemerintah sebenarnya dan meluruskan hoax tersebut,” ujar pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1971 lalu.

Fahri juga menyampaikan bahwa untuk membersihkan citra politik Indonesia generasi muda perlu memahami tujuan dan arti politik sebenarnya.

Politik menurutnya rekonsiliasi dan negosiasi untuk menuju perdamaian.

"Jangan minder jadi politisi, karena politisi adalah pekerjaan paling mulia, karena tak ada satu pun kebijakan di negara ini tanpa melalui proses politik,” katanya.