Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam seminggu terakhir, dua menteri Kabinet Kerja Jokowi diketahui merangkap jabatan. Ini menimbulkan polemik, lantaran pada awal pemerintahan Jokowi, ia melarang adanya rangkap jabatan di kabinetnya.

Dua menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Idrus Marham. Keduanya merangkap jabatan di Partai Golkar. Bila Airlangga menjabat posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus merangkap posisi Koordinator Bidang Kelembagaan.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan akan memberi dukungan dari keputusan Presiden Jokowi.

"Kalau kita lihat dari kebijakan bapak presiden jokowi ketika pada awal pemerintahan melarang menteri untuk rangkap jabatan karena beratnya tantangan ekonomi dan juga politik yang dihadapi bapak presiden, tentu saja kami memberi dukungan kepada bapak presiden," ujar Hasto, usai pagelaran teater HUT 71 Megawati Soekarnoputri, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Hasto menambahkan, pihaknya akan memberikan dukungan sepenuhnya apabila sekiranya Jokowi berpendapat bahwa tantangan politik dan perekonomian sudah jauh lebih baik.

"Ini kan tahun politik dimana perlu adanya konsolidasi dengan seluruh jajaran parpol sehingga kebijakan rangkap jabatan itu barangkali akan ditinjau ulang, kami akan memberi dukungan," imbuhnya.

Lebih lanjut, demikian sebaliknya jika Jokowi tetap pada keyakinannya untuk menteri berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pembantu Presiden, PDI Perjuangan, kata Hasto, juga akan memberikan dukungan terhadap hal tersebut.

"Kami ikut dengan keputusan Bapak Presiden Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi mencuat di masyarakat. Hal ini lantaran Jokowi mereshuffle Khofifah Indar Parawansa dari Menteri Sosial, setelah ia menyatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Jatim 2018.

Namun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tak di-reshuffle meski dirinya merangkap jabatan Ketum Partai Golkar, usai terpilih dalam Munaslub Golkar 2017.

Hal ini berlanjut dengan nama Idrus Marham yang merangkap jabatan di kepengurusan Golkar meski ia sudah dipilih menggantikan Khofifah di posisi Menteri Sosial.