Tiga Langkah Jokowi Atasi Wabah Campak dan Gizi Buruk di Papua
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tiga langkah dalam penanganan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tiga langkah dalam penanganan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Menurut Jokowi, pemerintah telah mengirimkan tim Kementerian Kesehatan bersama TNI dan Polri untuk melakukan bantuan dan menerjunkan tim kesehatan, karena sulit dijangkau, terlebih wilayahnya hutan belantara.
"Antara kota dan distrik-distrik ini jauh, kemudian di distrik itu kampung-kampung juga tersebar, ada 30 KK (kartu keluarga), ada 40 KK tersebar dan kemudian mereka mempunyai budaya, mempunyai adat tradisi, memiliki hak ulayat," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Baca: BERITA FOTO: Apa Membuat Jokowi dan Megawati Terlihat Tertawa Terkekeh-kekeh?
Adat tradisi dan masalah hak ulayat, kata Jokowi, membuat pemerintah tidak dapat melakukan relokasi dalam kelompok besar, dimana hal tersebut diungkapkan tiga kepala daerah yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge.
"Untuk menyelesaikan ini, yang pertama adalah infrastruktur (membuka akses) harus segera dirampungkan agar yang terisolasi ini bisa terbuka," ujar Jokowi.
Jika akses sudah terbuka, tahap selanjutnya membangun pertanian di wilayah-wilayah tersebut untuk mengatasi persoalan pangan dan menahan masyarakat di sana untuk berpindah-pindah tempat tinggal.
"Jadi tadi malam (pertemuan dengan kepala daerah) setuju harus ada pertanian, sehingga mereka bisa menetap kalau sudah menetap ini gampang," ucap Jokowi.
Baca: Presiden Jokowi Awali Kunjungan ke Lima Negara dari Sri Lanka
Kemudian tahapan ketiga yang merupakan penanganan jangka pendek, yaitu dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat di Kabupaten Asmat, namun hal ini juga tidak mudah karena akses dokter menuju lokasi cukup sulit dan ada yang tidak mau diberikan vaksinasi.
"Sehingga pendekatan-pendekatan sudah dilakukan bupati, gubernur, mengenai anggaran kesehatan di sana juga sudah cukup besar 10 persen, tapi memang untuk mengimplementasikan di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan," papar Jokowi.