Selain itu proyek ini, kata Ferdinand, merupakan kebijakan untuk penataan identitas kependudukan warga negara Indonesia.

Pemetaan yang dianggap bertujuan baik dalam rangka penguatan faktualisasi data pemilih dalam setiap pilkada maupun pemilu nasional.

Dengan demikian, ia menilai akan terjadi masalah besar bila proyek tersebut dihentikan begitu saja.

Kemudian, faktor lainnya adalah saat Mirwan menyarankan agar proyek tersebut dihentikan, kasus korupsi dalam pengadaan proyek itu belum mengemuka, sehingga tidak mungkin pula SBY menghentikannya.

"Ketiga, pada saat Mirwan Amir menyampaikan hal tersebut, belum ada masalah korupsi yang mengganggu proyek e-KTP, sehingga tidak mungkin bisa dihentikan tanpa alasan yang jelas," papar Ferdinand.

Jika tiba-tiba dihentikan, maka menurutnya akan berdampak pada kerugian pemerintah lantaran pihak kontraktor bisa menuntut balik atas kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

"Karena akan berakibat hukum, atas kontrak yang sudah ditandatangani, pemerintah bisa dituntut balik oleh pihak kontraktor dan akan merugikan pemerintah," tutur Ferdinand.

Selanjutnya, Demokrat akan terus mengawal dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas permasalahan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR terkait proyek tersebut.

"Keempat, bahwa sekarang ada permasalahan hukum yaitu korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR, khususnya Komisi II saat proyek ini berjalan, partai Demokrat berada dalam sikap mendukung KPK untuk menuntaskan kasus korupsi e-KTP seterang-terangnya dan sejernih-jernihnya," tambah Ferdinand.

Ferdinand kembali menegaskan, partai Demokrat pasti mendukung KPK meskipun nantinya ada kader yang terlibat dalam pusaran kasus ini.

Ia menyebut SBY dan Demokrat punya komitmen tinggi untuk mendukung KPK dalam menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.

Terakhir, Ferdinand kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Mirwan bukan merupakan pernyataan yang menyudutkan SBY.

Ia yakin petinggi Demokrat itu tidak terkait dengan permasalahan korupsi mega proyek tersebut.

"Kelima, pernyataan Mirwan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Presiden SBY kala itu dan Partai Demokrat terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP, kalaupun ada kader yang terlibat, itu perbuatan oknum dan bukan partai secara lembaga, SBY bersih dari seluruh kasus korupsi e-KTP," tandas Ferdinand.