TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua jenderal Polri menjadi Pejabat Gubernur (Pj) Jawa Barat dan Sumatera Utara kini menjadi polemik.

Sebab, banyak pihak mengkhawatirkan dua jenderal Polri ini tidak netral.‎

Apalagi, beberapa cagub dan cawagub yang akan bertarung di Pilkada Jabar dan Sumut berlatar belakang TNI/Polri.

Menyikapi hal ini, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Yudi Latief turut berkomentar menurutnya usulan itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Baca: Polisi Bantah Gerebek Rumah Tessa Kaunang, Ini Penjelasannya

"‎Otoritas terkait harus juga mempertimbangkan secara matang, kalau alasan tidak mungkin seluruh deputi 1 Kementerian Dalam Negeri diterjunkan, ya itu masuk akal," ucap Yudi Latief saat ditemui usai Pertemuan Kebangsaan NCBI bertajuk"Mengawal Demokrasi: Menolak Politik SARA, Merawat Kebinekaan," Sabtu (27/1/2018) di Matraman, Jakarta Timur.

Yudi Latief menuturkan ‎pada level berikutnya yang harus diperhatikan yakni pejabat yang diterjunkan menggantikan Kemendagri harus dari institusi kepolisian atau berpeluang pula institusi lain.

"Bisa saja kan, misalnya dari kementerian lain yang jauh lebih imparsial. Tidak harus kedeputian Kemendagri, bisa dari kementerian apalah yang punya wawasan terirorial kedaerahan, mungkin Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," paparnya.

Yudi menambahkan ‎dipilihnya polisi kemungkinan karena dapat mengamankan dan meredam potensi konflik yang tinggi.

Meski begitu, persepsi masyarakat tetap harus diperhatikan sebelum keputusan diambil.

Baca: Pimpinan Ponpes Al Hidayah Dianiaya, Polisi Minta Warga Tak Mudah Terprovokasi

"Dipilih polisi karena kemampuan meredam potensi-potensi konflik, maka kemudian di doronglah polisi. Sampai disini masuk akal, kenapa polisi dipilih. Tapi lagi-lagi barangkali kebijakan itu harus disesuaikan dengan satu persepsi publik, karena politik bekerja atas dasar persepsi publik. Kalau persepsi politik belum pasti, bisa dipertimbangkan ulang," tambahnya.

‎Diketahui Tjahjo Kumolo selaku Mendagri mengusulkan nama Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Jabar dan Pj Gubernur Sumut.

Itu dikarenakan adanya kekosongan kepemimpinan untuk dua provinsi tersebut pada saat pilkada. Usulan Mendagri ini menunggu keputusan Presiden Jokowi.

Jawa Barat bukan tempat asing bagi Irjen Pol M Iriawan. Sebelumnya, polisi yang karib disapa Iwan Bule itu pernah bertugas menjadi Kapolda Jabar.

Ada empat pasang calon yang bertarung dalam Pilkada Jabar 2018 mendatang. Di antara mereka berasal dari latar belakang TNI/Polri, yakni Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, Irjen Anton Charliyan, dan Mayjen (Purn) Sudrajat.

Sumut juga bukan tempat yang asing buat Irjen Pol Martuani Sormin. Sebab, wilayah tersebut merupakan kampung halamannya. Martuani lahir di Lobu Sonak, Lumbun Sormin, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumut, pada 30 Mei 1963 (54 tahun).

Dan saat ini, ada tiga pasang cagub/cawagub yang berkompetisi dalam Pilkada Sumut 2018. Di antara mereka juga ada yang berasal dari latar belakang TNI/Polri, yakni Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Purnawirawan Puspomad Letkol Cpm (Purn) JR Saragih,

Menurut Tjahjo, penempatan Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol sebagai Pj Gubernur belum tentu di Jabar dan Sumut. "Tunggu Keppres-nya," ujarnya.