TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi menjadi Plt Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, mendapat kritikan dari banyak pihak.

Ketua Umum DPP Garda NKRI Haris Pertama meminta agar Tjahjo Kumolo tidak perlu ngaco dalam menyampaikan usulannya tersebut.

Pihaknya menghimbau agar usulan ini di evaluasi kembali.

“Tjahjo Kumolo gak usah ngaco. Kita mengimbau agar kebijakan itu dievaluasi,” tegas Haris, Senin (29/1/2018).

Haris menambahkan, kewajiban Polri adalah agar bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada serentak 2018.

Ia menyebut polisi yang menjadi Plt Gubernur berpotensi tidak netral karena terdapat nama mantan Kapolda Jabar, Irjen (purn) Anton Charliyan yang diusung PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat.

Dia meminta agar birokrat sipil tidak memancing-mancing dan menarik-narik TNI – Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil.

Baca: Mendagri Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Ketua Umum Golkar: Perhatikan Conflict of Interest

Pasalnya, ada sejumlah mantan petinggi polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018. Keberadaan Petinggi Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.

Terutama untuk di Jabar dan Sumut, hal ini akan menjadi blunder pada citra dan bisa merugikan masa depan korps Bhayangkara.

“Polri harus independen dan profesional. Jika ini dipaksakan, kerawanan nasional akan menjadi parah khususnya Pilkada Serentak 2018 rentan konflik dan perpecahan,” sebutnya.

“Bertepatan dengan pesta demokrasi, Petinggi Polri itu harus jadi wasit yang baik. Jangan seret sebagai pemain,” tuturnya.

Dia melanjutkan, kemunculan fenomena tersebut harus bisa dicegah dengan Pilkada yang bersih.

Kata dia, langkah Menteri Tjahjo telah merusak citra Kabinet Kerja Jokowi-JK dimata publik. Sebab, kata Haris, usulan itu kini menjadi gaduh masuk ke ruang publik.

Lebih jauh, Haris pun meminta agar usulan Mendagri ditinjau kembali jika tidak pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran serentak se-Indonesia untuk menolak usulan Mendagri menjadikan anggota TNI – Polri aktif sebagai Plt Kepala Daerah.

“Garda NKRI akan serukan kepada seluruh mahasiswa untuk menolak dan turun aksi didaerah menolak wacana tersebut. DPP Garda NKRI juga akan mengambil sikap dan konsolidasi guna turun aksi ke Kemendagri dalam waktu dekat,” pungkasnya.