Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Yembise setuju dengan usulan relokasi masyarakat Asmat yang ditawarkan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Gubernur Papua dan Bupati Asmat beberapa waktu lalu.

Namun Menteri Yohanna meminta Presiden tidak terburu-buru dan melakukan kajian mendalam sebelum melakukan relokasi dengan tujuan pengkonsentrasian pemukiam masyarakat Kabupaten Asmat di Papua.

“Menurut saya sebagai akademisi itu ide yang baik tapi perlu dikaji dulu karena budaya masyarakat Papua cukup banyak. Harus ada kajian akademiknya,” ujar Yohanna saat ditemui di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Yohanna yang merupakan putri asli Bumi Cendrawasih memahami betul bagaimana beragamnya suku dan adat di Papua.

Baca: Hai Ladies, Jangan Paksa Diet! Terimalah Jika Anda Gemuk, Penelitian Menunjukkan Itu Lebih Sehat

Ia mengatakan ada sekitar 300 jenis kebudayaan yang berbeda di Papua dan masing-masing sampai sekarang masih punya adat istiadat yang kuat.

Jokowi sendiri mengusulkan relokasi agar masyarakat Asmat bisa mendapat pelayanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Kabupaten Asmat menjadi perhatian Jakarta akhir-akhir ini karena kasus campak dan gizi buruk yang menyebabkan 71 anak-anak meninggal dunia di sana.

Yohanna Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendorong Bupati Asmat dan Gubernur Papua untuk mewujudkan Kabupaten Asmat sebagai kabupaten layak anak agar masalah campak dan gizi buruk teratasi.

“Kami sudah diskusi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan satuan kerja perangkat daerah di sana untuk segera rilis program kabupaten layak anak. Hal itu bisa dicapai jika bupatinya menjalankan 24 indikator di dalamnya.”

“Beberapa di antaranya adalah pemenuhan gizi, hak pendidikan anak sampai akta kelahiran anak harus ada. Dengan menerapkan itu sedikit demi sedikit masalah ini akan teratasi,” pungkasnya.