TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pleno Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR dan DPRD yang diikuti 1000 orang lebih berkomitmen mengokohkan khidmat PKS kepada rakyat.

Bagaimana caranya?

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini, yang menjadi Ketua Anggota Legislatif (Aleg) PKS Nasional menjawabnya dengan tiga garis perjuangan Fraksi PKS di seluruh Indonesia yaitu "Tiga Pro": Pro kerakyatan, Pro keummatan, dan Pro Pengokohan Nasionalisme Indonesia.

"Setiap Aleg PKS di semua tingkat harus paham, menghayati, dan membumikan tiga pro ini dalam setiap sikap dan kebijakan politiknya. Tidak boleh kebijakan Fraksi PKS keluar dari tiga koridor ini," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/2/2018).

Jazuli mengatakan, caleg PKS harus terus hadir di tengah-tengah rakyat, pahami kebutuhan mereka, selami kesulitan dan penderitaan mereka, berempati dengan permasalahan mereka.

Maka, Aleg PKS diharapkan akan Pro Rakyat.

Menurutnya, fraksi PKS seluruh Indonesia juga telah menghadirkan terobosan Hari Aspirasi Rakyat agar seluruh rakyat semakin mudah menemui dan menyampaikan aspirasinya kepada Aleg PKS.

"Di tengah ekonomi rakyat yang sulit, Fraksi PKS tegas berpihak pada rakyat dengan menolak dan mengkritisi kebijakan penaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Kita juga kritisi berbagai kebijakan impor seperti impor beras, garam, kedelai, dan lainnya yang jelas merugikan petani," kata Jazuli.

Tidak hanya besikap, Fraksi PKS DPR juga menginisiasi RUU prorakyat.

Salah satunya, Fraksi PKS merupakan inisiator tunggal RUU Kewirausahaan yang diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Pro keummatan, kata Jazuli, dilakukan dengan cara selalu dekat dan menjaga silaturahim dengan kyai, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh agama agar setiap langkah dan kebijakan Fraksi PKS tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan aspirasi umat.

Serta selalu terdepan dalam merespon isu-isu keummatan.

"Maka sikap Fraksi PKS tegas menolak perzinahan, perilaku LGBT, peradaran miras secara bebas, dan bahaya narkoba karena bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai agama, akhlak, lebih dari itu merusak masa depan generasi bangsa," katanya.

Fraksi PKS, kata Jazuli, juga selalu terdepan dalam memperjuangkan legislasi yang mengatur masalah umat dengan keberpihakan yang kuat pada kepentingan umat seperti UU pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Pengelolaan Dana Haji, termasuk RUU Pendidikan Pesantren, RUU KUHP, RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.