TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Indonesia telah membangun 31 kerja sama maritim dengan 20 negara pasca Presiden Jokowi mencanangkan Poros Maritim Dunia (PMD).

Sejak tahun 2015, diawal pencanangan, Indonesia berhasil mendorong kerja sama maritim menjadi fokus KTT Asia Timur (East Asia Summit). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Derry Aman saat membuka Indonesia Global Scholar's Forum (IGSF).

Acara ini diinisasi Persatuan Pelajar Indonesia Australia di KJRI Perth yang diselenggarakan selama dua hari, 23-24 Februari 2018 lalu. "Indonesia semakin aktif mempromosikan penyelesaikan konflik maritim dengan damai, termasuk di Laut Tiongkok Selatan," kata Derry Aman

Dalam forum ini menghadirkan beberapa narasumber. Antara lain, Prof Hasyim Djalal, mantan Dubes Dino Patti Djalal, Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Prof Mohammad Baiquni, dan pakar di bidang kemaritiman.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono menjelaskan, pada sektor domestik baik pendidikan, ekonomi, sudah tentu dikuatkan sebagai pondasi PMD.

"Presiden Jokowi selalu bilang, dunia berubah dengan cepat. Jangan sampai kita tertinggal, kompetensi menjadi lebih sengit sehingga kita mesti meninggalkan rutinitas, berubah, dan berinovasi," kata Diaz.

"Perubahan itu dimulai pemerintah dengan infrastruktur laut, darat maupun udara. Tahun ini anggaran infrakstruktur untuk diketahui, telah meningkat hingga Rp 409 triliun.Tanpa infrastruktur yang baik, tidak akan terjadi pembangunan," lanjutnya.

Ia kemudian mencontohkan, buruknya infrastruktur jalan mencegah pembangunan masuk. Dengan adanya jalan, ia memastikan sudah barang tentu akan diikuti oleh masuknya listrik, internet, dan pembangunan lain dalam rangka memajukan provinsi tersebut.

Diaz juga mengungkap mengenai infrastruktur laut. Dwelling time telah menurun dan kini hanya 4,1 hari. Merujuk data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI),  imbuh Diaz, biaya logistik  menurun dari 25,7 persen PDB (2013) menjadi 22,1 persen PDB (2018). "Rakyat menikmati penurunan harga akibat dari menurunnya biaya distribusi barang," jelasnya.

"Kinerja presiden telah menurunkan inflasi dari 8,36 persen (2014) menjadi 3,61 persen (2017); tingkat kemiskinan dari 10,96 persen (2014) menjadi 10,12 persen (2017); dan rasio gini dari 0,414 (2012) menjadi 0,393 (2017)," lanjutnya.

Presiden, menurut Diaz, juga berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari 4,79 persen (2015) menjadi 5,09 persen (2017). Kemudian indeks daya saing dari peringkat ke-41 (2016) menjadi ke-36 (2017) dunia serta peringkat kemudahan berbisnis dari ke-106 (2015) menjadi ke-72 (2017); dan rating kredit Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Profesor Hasyim sempat pula mengungkap sebelum adaa PMD, Indonesia belum berhasil mendapatkan kemakmuran dari letak strategisnya, berbeda dengan Singapura.

PMD yang dicanangkan Presiden Jokowi dinilainya memberikan Indonesia kesempatan untuk menjadi masyarakat maritim dan mendapatkan kemakmuran dari lautan.