Hadiri Penandatangan Kerjasama APIP dan APH, Tjahjo Singgung OTT di Kendari
“Sedihnya keduanya adalah bapak dan anak. Tapi kami apresiasi kerja cepat KPK dalam menangani indikasi korupsi di sana,” tegas Tjahjo
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara dalam acara “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tentang Koordinasi APIP dan APH Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Indikasi Korupsi” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).
Tjahjo menceritakan pertemuan antara dirinya dengan pimpinan KPK dua hari lalu yang juga dihadiri oleh sejumlah Plt Gubernur termasuk Plt Gubernur Sulawesi Tenggara.
“Dua hari lalu Pak La Ode Syarif dari KPK minta Plt Gubernur Sultra juga diajak untuk membahas pencegahan politik uang, semua media Sultra juga tahu dan diberitakan. Lha tadi subuh kok ada berita ada OTT KPK di sana,” jelasnya.
Baca: Masih Jalani Hukuman, Ahok Hanya Titip Surat kepada Majelis Hakim
Dia juga menyayangkan bahwa pihak yang diamankan dari OTT itu adalah salah satu calon gubernur Sultra yang juga mantan Walikota Kendari Asrun dan Walikota Kendari yang menjabat saat ini yaitu Adriatma Dwi Putra.
“Sedihnya keduanya adalah bapak dan anak. Tapi kami apresiasi kerja cepat KPK dalam menangani indikasi korupsi di sana,” tegas Tjahjo.
Diketahui, Penandatanganan kerjasama itu dilakukan Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
Sebelumnya diberitakan warga Kota Kendari dikejutkan dengan kabar operasi senyap yang dilakukan KPK dengan menangkap Asrun dan Adriatma Dwi Putra sekitar pukul 04.30 WIB.
Keduanya kini aedang diperiksa KPK di Mapolda Sulawesi Tenggara sejak pukul 05.30 tadi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.