TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung angkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Iya dong (dukung penindakan terhadap calon kepala daerah terindikasi korupsi)," ujar Sekjen NasDem Johny G Plate di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Menurut Johnny, pemberantasan korupsi terutama yang menjerat para calon kepala daerah korup merupakan kewenangan sepenuhnya KPK.

Bagi Johnny, KPK sudah menjalankan kewenangannya tersebut dengan menangkap dan menjerat sejumlah calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada serentak 2018.

"Tentu kalau terkait dengan untuk menunda maka realitanya sekarang ada beberapa peserta Pilkada yang sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Tentu untuk keadilan, persamaan hak dan sebagainya itu perlu diperhatikan bersama-sama, tapi ini sepenuhnya domain KPK," tegas Johnny.

Baca: Jusuf Kalla Jelaskan Maksud Wiranto Imbau KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Pemberantasan korupsi, menurut Johnny, adalah domain KPK. Johnny menegaskan bahwa Nasdem tidak akan mengintervensi.

"Masalah hukum jadi kita tidak ikut campur. Kita berharap yang terbaik di mana sebagai partai politik, demokrasi kita harus tumbuh berkembang dengan satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan, demi kemajuan bangsa," katanya.

Seperti diketahui, salah satu kader Nasdem yang menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah, Mustafa, terjerat dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2018.

Mustafa direncanakan untuk maju dalam pemilihan gubernur Lampung 2018.