Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BP-PIP) Yudi Latief dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Pertemuan itu membahas rencana sinergi antara kedua belah pihak dalam rangka penguatan ketahanan Pancasila di masyarakat.

Baca: Pipa Gas PGN di Cawang Bocor Lagi Karena Proyek LRT Jabodebek

Rencananya anggota TNI sampai tingkat terbawah seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi pengajar dan penyuluh masyarakat hingga sampai pelosok dan perbatasan negara.

Pihak TNI dan BP-PIP sendiri membantah jika rencana itu memiliki muatan politis jelang tahun politik Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Yudi menjelaskan BP-PIP baru terbentuk tanggal 28 Februari 2018.

Baca: Ketua DPR Berharap Masyarakat Bisa Terima Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sebelumnya memang sudah ada bernama Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan karena berubah menjadi badan maka tugas utamanya melakukan sinergi dengan institusi negara lain dalam hal penguatan ketahanan Pancasila di masyarakat.

"Misal dengan TNI, BP-PIP hanya lah badan di tingkat pusat, sementara TNI memiliki struktur sampai tingkat terbawah dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga nanti dikombinasikan antara semangat bela negara dari TNI dan program kerja dari BP-PIP," ujar Yudi.

Baca: Izin Kebun Sawit Diserobot, Anggota DPRD Kutai Kertanegara Dapat Kompensasi Rp 10 Juta Setiap Bulan

Yudi juga menjelaskan bahwa perubahan nama dari unit kerja Presiden menjadi badan menunjukkan bahwa BP-PIP akan terus ada walaupun pemerintahan berganti.

"Lembaga ini tidak tergantung pada siapa yang menjabat lagi, siapa pun Presidennya lembaga ini akan terus berjalan dalam pemantapan Pancasila," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen MS Fadhilah menegaskan bahwa komitmen bersama itu tidak memiliki muatan politis jelang tahun politik.