Komisi V DPR RI menugaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan audit pemanfaatan pelabuhan di berbagai daerah. Audit ini penting dilakukan, setelah Komisi V DPR RI melihat kenyataan Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat, tak dapat disinggahi kapal-kapal karena persoalan teknis.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengemukakan hal itu saat meninjau Pelabuhan Sirombu, Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (16/3/2018). Otoritas pelabuhan setempat juga tak bisa menjelaskan mengapa pelabuhan ini begitu lama tak bisa dimanfaatkan.

Seperti diketahui, Pelabuhan Sirombu tak bisa disinggahi kapal-kapal besar lantaran gelombang ombaknya tinggi dan tak ada pemecah ombak (break water) yang tersedia di pelabuhan.

“Kami menyayangkan pelabuhan ini cukup bagus dengan fasilitas memadai, tapi tidak bisa disinggahi kapal-kapal, karena secara teknis tidak layak. Pelabuhan ini membutuhkan break water sehingga bisa difungsikan,” ujar Fary kepada Parlementaria.

Fary yang memimpin delegasi Komisi V ke Nias Barat ini, mengaku kecewa dengan otoritas bandara setempat. Dalam kunjungan itu, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely ikut hadir.

“Kami tugaskan Dirjen Perhubungan Laut melakukan kajian. Jangan pelabuhan sudah jadi, tapi kapal tak bisa singgah. Temuan ini akan kami masukkan dalam audit pemanfaatan infrastruktur. Tidak hanya di Nias, di beberapa daerah lain juga begitu. Kemenhub kami tugaskan untuk audit manfaat. Padahal, pelabuhan ini sudah kita anggarkan, sudah dibangun, dan kita resmikan. Lalu, mengapa tidak bisa dimanfaatkan. Ini bagian dari catatan kami di Nias Barat,” papar Fary. (*)