TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat enggan memperpanjang polemik dengan PDI Perjuangan.

"Sudahlah! No comment," ujar Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik ketika dikonfirmasi, Sabtu (24/3/2018).

Sebelumnya, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan tidak ada lagi masalah partainya dengan Partai Demokrat mengenai polemik pernyataan Setya Novanto.

"Baru saja kami diskusi dengan Demokrat, tidak ada masalah," kata Arteria Dahlan.

Sementara itu Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan merasa persoalan ini telah selesai.

Baca: Sempat Memanas Gara-gara Pernyataan Novanto, Politisi PDIP Sebut Tidak Ada Masalah dengan Demokrat

Kata Hinca, apa yang dilakukan Hasto, merupakan pernyataan politik. Sehingga, cukup selesai dengan pernyataan politik lainnya.

"Demokrat selalu menjalankan politik yang santun. Kami juga sudah menyampaikan tujuh poin klarifikasi itu," kata dia.

Ketegangan antara elite PDIP dengan elite Partai Demokrat mengemuka sejak kemarin.

Itu bermula saat pada persidangan kasus e-KTP, Kamis (22/3/2018) kemarin, saat Setya Novanto menyebut dua nama tokoh PDIP yakni Puan Maharani dan Pramono Anung terkait kasus e-KTP.

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah menyerempet Partai Demokrat.

Apalagi ‎proyek tersebut digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan Hasto ditanggapi panas oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan.

"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tandas Hinca.

Namun, Arteria Dahlan mengatakan persoalan itu telah selesai.

"Kita hormati pernyataan Pak Hasto dan sudah ada klarifikasi dari Partai Demokrat," ujar Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

Dikatakan bahwa debat elite PDIP dan Demokrat merupakan hal biasa sebagai dialektika kebangsaan yang dinamis.

"Kita ada kepentingan politik bersama-sama yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Warna partai boleh berbeda tetapi tekad untuk memajukan bangsa ini lebih utama," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Shanti Purwono berharap elite PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menahan diri terkait keterlibatan sejumlah tokoh partai politik dalam aliran dana megakorupsi KTP elektronik yang mencuat dalam pengadilan Setya Novanto kemarin.

"PSI mengimbau PDIP dan Partai Demokrat menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi dan bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," kata Dini Shanti Purwono di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca: PSI Berharap PDIP dan Demokrat Saling Menahan Diri Terkait Pengadilan Setya Novanto

Menurut Dini, PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia.

"PSI khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar ini, bukan saja memecah bangsa, namun yang lebih penting memperlemah upaya melawan korupsi," kata Dini.

Dikatakan bahwa perseteruan PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka juga bisa meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan DPR, yang pada dasarnya adalah dua kekuatan vital dalam demokrasi Indonesia.

"PSI sebagai partai baru berharap sekali partai-partai terdahulu untuk memberi contoh yang dapat diteladani. Masyarakat sudah bosan menyaksikan konflik politik berkelanjutan yang bertentangan dengan tujuan membangun Indonesia yg damai dan sejahtera," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Dini, PSI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memerangi korupsi secara kolektif dengan meninggalkan sekat sekat politik yang ada.