Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pengembangan perpustakaan dan literasi. 

Disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Perpustakaan Nasional RI.

“Saya menyambut baik MoU Kemendes PDTT dengan Perpustakan Nasional karena literasi di desa itu penting. Misalnya kita sudah berjalan bangunan-bangunan fisik seperti PAUD, itu hanya dipakai pagi saja, siang sampai malamnya kosong. Nah, itu kita fasilitasi buku-buku tentang lifeskill, sangat membantu sekali pada peningkatan pengetahuan dan pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan, pada pendapatan, dan produktifitas masyarakat desa,” kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2018 di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (26/3).

Pada kesempatan itu, Menteri Eko juga menegaskan bahwa dana desa bisa digunakan untuk membangun perpustakaan.

“Dana desa bisa digunakan untuk bangun perpustakaan di desa-desa. Perpustakaan yang ada di desa bukan hanya fisikal tapi   kita sediakan dalam bentuk digital. Desa-desa yang infrastrukturnya sudah cukup, kita bantu dengan penyediaan buku-buku,” tambahnya.  

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi mengungkapkan rasio besaran dana desa untuk perpustakaan tidak memberikan batasan. Namun yang pasti harus diberi satu ruang dana desa itu dipakai untuk perpustakaan.

“Yang penting ada peluang. Perpustakaan baru pertama di 2018 ini. Apalagi program Perpustakaan Nasional bagus-bagus untuk peningkatan literasi di desa-desa. Pengadaan buku-buku dari dana desa, sedangkan untuk pelatihan pengelolaanya dari Perpusnas,” ujarnya.

Menurutnya, Perpustakaan Nasional telah memberikan bantuan terkait SDM untuk pengelolaan perpustakaan di desa. Jika animo masyarakat desa tinggi, Kemendes PDTT akan melakukan pelatihan pengelolaan terkait dengan perpustakaan desa yang nantinya akan didukung oleh Perpustakaan Nasional.  

Anwar menambahkan, perpustakaan memang diprioritaskan untuk desa yang relatif berkembang, maju, dan mandiri. Hal ini didasari karena mereka sudah berfikir melebihi dari kebutuhan dasar yang sudah tercukupi terlebih dahulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk desa terbelakang.

“Bahwa  perpustakaan ini, literasi ini, menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola desanya, tidak harus desa yang maju berkembang, tapi bisa juga desa terbelakang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, tujuan utama MoU ini adalah untuk membangun sinergi dengan Kemendes PDTT. Buku apa yang dibutuhkan masyarakat desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, peningkatan dasar keterampilan dan sebagainya sehingga bisa mengelola sumber daya di desa. Ruang lingkup kerja sama ini yaitu melakukan kajian tentang budaya baca masyarakat dan kebutuhan bahan bacaan.

“Kita pertemukan antara Kemendes PDTT dengan para penerbit dan penulis. Kemudian seberapa besar dan bagaimana mekanismenya. Peran Perpusnas yakni agar Kemendes tidak akan kesulitan menemukan buku-buku yang diperlukan di desa. Kemendes PDTT siapkan infrastruktur perpusnya, buku dan kontennya bisa diakses melalui Perpusnas,” katanya.

Syarif mengatakan, dalam hitungannya rasio 1 buku ditunggu 5.000 orang. Sedangkan di desa, rasio 1 buku ditunggu 15.000 orang.

Jadi di desa-desa masih kesulitan mendapatkan buku-buku, koran, dan literasi lainnya yang terbaru.