TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seleksi calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyisakan tiga nama.

Tiga nama yang lolos seleksi, yakni Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Kejaksaan Agung Wisnu Baroto, dan Jaksa Witono.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjamin tidak ada konflik kepentingan bila satu dari dua Jaksa yang lolos tersebut terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK.

Baca: Selain Cabuli Bocah, Sopir Ini Juga Suka Pacari PRT Rumah Tetangga

Menurut Prasetyo selama ini Jaksa yang ada di KPK bekerja secara profesional termasuk saat mengusut orang yang berasal dari unsur kejaksaan.

"Oh tidak ada, selama ini enggak pernah. Kita buktikan sendiri bagaimana ketika Jaksa melakukan tindak pidana korupsi ditangani KPK, kita serahkan saja," kata Jaksa Agung sebelum rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/3/2018).

Prasetyo mengatakan, Jaksa yang bertugas di KPK tidak pernah menghambat atau menghalangi pengusutan kasus korupsi yang melibatkan orang dari kejaksaan. Bila terbukti bersalah siapuan orang dan latar belakangnya tetap harus dihukum.

"Yang salah tetap harus dihukum," katanya.

Menurut Prasetyo ‎jajarannya yang bertugas di KPK terlepas dari insitutsi kejaksaan, namun tidak bisa melepas atribut jaksanya. Karena menurut Prasetyo Jaksa merupakan profesi yang apabila dilepas tidak dapat menjalankan fungsinya.

"Profesi kalau jaksanya dilepas ya rasanya tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum dan tidak bisa juga melaksanakan fungsi pengendalian. Semua Jaksa kita tegaskan di KPK terlepaskan dari institusi kejaksaan kecuali berkaitan masalah administratif kenaikan pangkat, dan sebagainya," pungkas Prasetyo.