Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat acara Rapimnas dan Rakornas bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Laksamana Mayjen Arie Soedewo memiliki kiat khusus untuk menekan ego sektoral yang mungkin terjadi di antara 14 kementerian dan lembaga yang menjadi pemangku kepentingan di wilayah laut Indonesia.

Arie menyebut dalam UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla memiliki tugas untuk mensinergikan kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan masalah kelautan Indonesia.

“Untuk menekan ego sektoral ya dilakukan Rakor (rapat koordinasi) sehingga tidak muncul kecemburuan dan rasa ingin menonjol. Yang penting outputnya untuk keamanan laut dan kepentingan negara,” ujarnya di kantor Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Baca: Video Amatir Abadikan Detik Detik Mengerikan Longsor di Ciloto

Lebih lanjut, Arie menyebut sinergi yang dilakukan Bakamla penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di antara 14 instansi itu dalam masalah kelautan Indonesia.

Termasuk membahas bagaimana konsep operasi bersama, berbagi informasi sekaligus saling menjaga informasi.

“Baru rapat mau melakukan operasi bersama saja sudah bocor. Sinergi ini untuk memanfaatkan teknologi agar kebocoran-kebocoran informasi itu tidak terjadi sehingga operaso bersama menjadi optimal,” imbuhnya.

Sinergi lainnya juga bagaimana antarinstansi bisa saling bahu membahu menjaga wilayah laut Indonesia.

Baca: Wiranto: 6 dari 14 Lembaga “Stakeholder” Kelautan di Indonesia Tak Punya Alat untuk Patroli

“Misal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyadari perannya untuk menjaga lingkungan seperti mengejar pencemar laut maka mereka pasti minta kapal, tapi apakah itu efektif?” katanya.

“Nah, fungsi sinergi itu adalah bagaimana masalah kelautan bisa diselesaikan secara efektif dan bersama-sama,” pungkasnya.

Dalam Rapimnas dan Rakornas itu hadir pula Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Heru Winarko dan Menko Polhukam Wiranto.