Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU MD3

Jaya Pertanyakan UU MD3 yang Juga Mengatur Soal Penyanderaan

Keputusan DPR RI yang menyusun dan mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus menuai pro dan kontra.

Jaya Pertanyakan UU MD3 yang Juga Mengatur Soal Penyanderaan
Istimewa
Muslim Jaya Butarbutar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan DPR RI yang menyusun dan mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus menuai pro dan kontra. 

Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar (BAPG) Muslim Jaya Butar-butar menilai dan mengganggap beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Baca: Bahas Soal Ghibah di Media Sosial, Kartika Putri Justru Dicibir Netter!

"Undang-undang MD3 juga menunjukkan arogansi DPR RI. Seharusnya DPR melindungi rakyat yang memilihnya sebagai wakil rakyat," tutur Jaya, sapaan akrab M Jaya Butar-butar dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat, (30/04/2018).

Dirinya juga mengaku heran, bagaimana mungkin UU MD3 tersebut mengakomodir tentang penyanderaan. Menurutnya, dalam pasal 73 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang MD 3 jelas melanggar pasal  28 d, g dan i dalam Undang-undang Dasar 1945.

Jaya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 57 ini menjelaskan, pada Pasal 73 ayat 5 UU MD3 berbunyi dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, Kepolisian Negara dapat menyandera setiap orang yang membangkang paling lama 30 hari.

"Kata-kata dapat menyandera sangat tidak berprikemanusian, tidak berkeadilan, tidak berprikemanusian dan melanggar hak azasi manusia," katanya.

Jaya mengingatkan bahwa dalam KUHAP dan KUHP saja tidak mengatur tentang adanya penyanderaan terhadap orang. Yang ada kata Advokat senior ini, penahanan dilakukan jika ada unsur tindak pidana. 

"Kok bisa DPR menggunakan polisi menyandera orang. Di mana logika hukum yang dibangun DPR terhadap pasal tersebut," tegas Jaya. 

Jaya berharap, DPR dalam membuat legislasi harusnya berkualitas dan tidak sarat dengan unsur balas dendam maupun melindungi anggota DPR secara membabi buta.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas