TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi sadar betul bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kita sudah terlalu lama tertinggal dengan negara lain," kata Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest dikutip Tribunnews.com dari akun twitter-nya @rianernesto, Selasa (3/4/2018).

Dia mengatakan itu setelah menyimak tanggapan Presiden PKS Sohibul Iman dengan peneliti Nadirsyah Hosen @na_dirs di twitter-nya terkait kegaduhan politik saat ini termasuk soal tax amnesty, utang, pertumbuhan ekonomi dan membandingkannya dengan era pemerintahan SBY.

Menurut Rian Ernest di masa pemerintahan SBY rerata rasio PDB terhadap infrastruktur hanya 1,6%. Bandingkan dgn China dan India yang di masa sama masing-masing 5,3% dan 7,3% [Maryaningsih, dkk. 2014].

"Di masa Pak besarannya jadi 3-4%. Mau tidak mau Tax Amnesty jadi jalan," katanya.

"Pak Jokowi siap tidak populer di parlemen, nampak dari penentangan PKS di parlemen yang dijelaskan Presiden PKS @msi_sohibuliman dalam tweet beliau. Itulah ketegasan Pak Jokowi. Tegas, tidak perlu pakai berbagai pidato 'warning-warning'-an ala partai satu itu," tulis Rian Ernest.'

Dikatakan bahwa Jokori siap tidak populer karena memang dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur akan terasa di jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. "Jokowi tegas serta negarawan. Berpikir jangka panjang," katanya.

Terkait isu Tax Amnesty yang disampaikan Presiden PKS Sohibul Iiman, memang dari 3 program TA, hanya satu yang mencapai target yakni deklarasi aset sebesar Rp 4,855 triliun atau 121% dari target.

Sedangkan pendapatan pajak dan repatriasi aset tidak mencapai target.

"Tapi ada dua hal disini target pendapatan pajak memang terlalu ambisius dikarenakan basis wajib pajak yang kurang kuat dan aset di luar negeri bukan hanya aset cair, tapi properti dan surat hutang. Bagaimana bisa repatriasi? [Paramitha, RSIS, 2017]," tulis Rian Ernest.

"Namun saya sepakat dengan Presiden PKS @msi_sohibuliman bahwa kita lebih butuh tax reform, tapi republik ini membutuhkan dana segera mengembangkan jaringan infrastruktur. Apakah bisa rakyat menunggu terlalu lama? Inilah ketegasan Presiden kita Jokowi!" ujarnya.

Menjadi pekerjaan rumah bersama, kata dia, agar smeua pihak mengawal terus program Tax Reform dari Jokowi, mengejar tax rasio dari Produk Domestik Bruto kita yang masih sekitar 10%, tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang sekitar 15%.

"Presiden PKS @msi_sohibuliman jg katakan pemerintah kita ‘amatiran’, sedangkan Jabar yg dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan (kader PKS) 10 tahun ini, adala daerah yang paling intoleran untuk dua tahun terakhir secara angka pelanggaran [Setara Institute]. Padahal Indonesia adalah rumah kita, bukan?" tulisnya.

"Blm lagi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dan mantan Presiden PKS, Lufti Hasan yang sukses berompi oranye KPK. Mereka adalah anggota @pksejahtera," tulis dia.