TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut mengomentari kasus pemecatan dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Saat ditanya oleh awak media, Fahri Hamzah justru mengingatkan bahwa urusan pemecatan dokter Terawan harus pah dibahas di ranah profesi kedokteran terlebih dahulu dan tidak boleh menyeret ornamen kekuasaan.

“Dokter Terawan ini adalah dokter kepresidenan, Kepala RSPAD Gatot Soebroto, kemarin waktu konferensi pers pakai baju tentara, ada bau kekuasaan. Di sisi lain kasus ini berbau akademik dan ilmiah, ada etika kedokteran,” katanya, Rabu (5/4/2018).

Baca: Bawa Siswa SMAN 2 Magelang, Bus Kecelakaan di Ngawi

“Kasus ini harus difasilitasi pemerintah tapi jangan menggunakan ornamen kekuasaan. Biarkan dokter dengan asosiasi-asosiasinya berdialog,” ujar Fahri saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Menurut Fahri, Dokter Terawan perlu melakukan klarifikasi mengenai metode DSA miliknya yang dipersoalkan tersebut apakah sudah melalui pengujian ilmiah.

Ia juga mengimbau asosiasi profesi kedokteran untuk melakukan dialog yang aspiratif dengan dokter Terawan.

“Kalau seorang dokter melakukan praktik untuk mengobati masyarakat umum harus melalui pengujian terlebih dahulu di mana ada proaes “trial and error”. Mungkin IDI melakukan pemecatan karena mendapat komplain mengenai praktik dr Terawan ini.”

“Saya harap profesi kedokteran bersifat aspiratif dan fair dalam melakukan dialog supaya terbuka dan masyarakat tahu di Indonesia memiliki standar kedisiplinan yang tinggi untuk menjaga praktek kedokteran,” pungkasnya.

Sebelumnya dr Terawan dikenal sebagai dokter yang memperkenalkan metode cuci otak yang disebut DSA yang diklaim berhasil menyembuhkan penyakit stroke.

Namun metode ini masih menuai kontroversi di sejumlah kalangan terutama bagi profesi dokter syaraf.

Oleh karena itu MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) mengeluarkan surat pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI tertanggal 23 Maret 2018.