TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tepat sudah langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sejumlah pandangan negatif yang dituduhkan kepadanya belakangan ini, mulai dari pribadinya hingga program pemerintah di bawah kepemimpinannya.

Kritik dan kampanye negatif serta kampanye hitam, menurut pengamat politik Dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, memang harus dijawab oleh presiden dan timnya. Tentu proporsinya harus tepat, tidak berlebihan.

"Kritik harus dijawab dengan data dan fakta yang lebih meyakinkan. Kampanye negatif harus ditandingi dengan bukti bukti positif, dan kampanye hitam harus dibantah," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Senin (9/4/2018).

Dia melihat Jokowi berusaha menunjukkan bahwa data dan fakta yang disampaikan pengritik tidak benar atau tidak sahih.

Selain itu dia dia menilai, Jokowi juga berusaha membantah isu-isu negatif yang sering ditujukan kepadanya seperti isu anti Islam.

Baca: Ratna Sarumpaet Somasi Dishub, Sandiaga: Ikuti Prosedur Hukum yang Berlaku

Juga kampanye hitam seperti bahwa Jokowi itu PKI, antek asing dan aseng, dan sebagainya.

"Saya kira hal-hal tersebut tepat dilakukan Presiden. Karena kalau diam saja, lama-lama bisa dianggap bahwa isu-isu tersebut benar," tegasnya.

Cuma ia memberikan catatan, Jokowi cukup sekali sekali saja menanggapinya.

Selebihnya adalah tugas tim presiden untuk terus mengkomunikasikan secara sistematis apa-apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi.

"Untuk presiden sendiri, fokusnya tetap pada upaya menunjukkan kinerja, karena kinerja adalah cara terbaik menjawab kritik dan kampanye negatif," ucapnya.

Pidato Jokowi

Sebelumnya Presiden Jokowi menyayangkan sejumlah pandangan negatif yang dituduhkan kepadanya belakangan ini, mulai dari pribadinya hingga program pemerintah di bawah kepemimpinannya.

Jokowi mengatakan semua tudingan yang dilontarkan sama sekali tak berdasar.