TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis mengungkapkan terdapat intervensi atas bocornya surat rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk memberhentikan sementara Kepala RSPAD Gatot Subroto, Terawan Agus Putranto.

Dijelaskan olehnya, intervensi tersebut akan mengakibatkan polemik di dunia kesehatan Indonesia, serta profesi kedokteran pada khususnya.

"Saya terpaksa harus mengungkap ini. Bahwa ada intervensi terhadap kepentingan kesehatan Indonesia," kata dia di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (9/4).

Baca: Hamili ABG 4 Tahun Lalu, Pelarian Ragil Berakhir di Rumah Keluarganya

Kepentingan itu, diduga olehnya masuk dalam motif perdagangan dan juga politik. Namun, siapa oknum yang sengaja membocorkan rekomendasi itu, Marsis belum mengetahui secara pasti. "Ini yang masih kita harus kejar," jelasnya.

Diuraikan olehnya, hal itu terungkap ketika Jumat (6/4) Terawan datang untuk melakukan pembelaan. IDI, lanjut Marsis kemudian melakukan penundaan surat rekomendasi tersebut untuk menampung bukti-bukti lainnya.

Sejauh ini, menurutnya Terawan, masih sebagai anggota IDI dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai dokter dan juga kepala RSPAD Gatot Subroto.

"Tidak ada pemecatan, kami hanya menunda. Bisa kami setuju dengan MKEK, bisa tidak. Kami masih harus mencari bukti lainnya," ucap dia.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menjelaskan saat pertemuan di RSPAD, Terawan justru baru mengetahui ada surat itu melalui aplikasi pesan singkat dari seseorang yang mengirim ke ponsel istrinya.

Sedang, surat tersebut sama sekali tidak dikirim langsung dari PB IDI atau MKEK kepada dirinya secara resmi. "Dia waktu itu cerita dari whatsapp. Tidak ada surat resmi ke dia," ujarnya.

Bukan hanya itu, Dave mengatakan selama pemanggilan, MKEK tidak terlebih dahulu meminta izin dari TNI AD dan beberapa kali pemanggilan, Terawan harus berada di luar negeri karena mendampingi presiden.

"Saya tidak dalam kapasitas, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi, jika surat ini bocor karena sengaja, IDI harus melakukan reformasi secara keseluruhan," tegasnya.

Metode DSA Berhenti Sementara

Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI, Erol Hutagalung menjelaskan metode pengobatan "Cuci Otak" atau Digital Substraction Angiogram (DSA) seharusnya diberhentikan dahulu sementara waktu.