Menurutnya, apa yang sudah dipaparkan dalam disertasi Terawan, tidak serta merta dapat diterapkan. Alasannya, harus ada uji klinis yang dilakukan terlebih dahulu.

"Apa metode yang baru diuraikan melalui seminar disertasi, bisa diteliti? Saya jawab bisa saja. Tapi, apa bisa dilakukan diterapkan secara menyeluruh, ini harus melalui uji klinis dulu," ucapnya.

Uji klinis yang dimaksud adalah melalui Health Technology Assessment (HTA) oleh Kementerian Kesehatan. Setelah mendapatkan keputusan secara pasti, baru metode itu dapat diterapkan.

"Iya seperti itu alurnya. Kalau HTA Kemkes oke, ya silakan jalan. Sementara belum mengumumkan hasil evaluasinya, ya sebaiknya dihentikan dulu. Tapi, kalau metode yang lain, silakan dilakukan," kata dia.

Dia juga meminta agar wartawan tidak hanya mengabarkan mereka yang sukses mendapatkan penanganan tersebut. Tidak sedikit, menurutnya, pasien yang masih mengalami sakit usai melakukan metode itu.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk menengahi permasalahan tersebut. Sehingga mendapatkan solusi agar tidak berkepanjangan.

"Kami berharap pemerintah untuk dapat menengahi kasus ini. Supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas bocornya surat rekomendasi tersebut," jelasnya.

Tribun berusaha untuk menghubungi dokter Terawan atas pemberhentian metode DSA itu. Namun, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. "Sedang berada di luar negeri," ujar asisten dokter Terawan.(ryo)