TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis mengungkapkan terdapat intervensi atas bocornya surat rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk memberhentikan sementara Kepala RSPAD Gatot Subroto, Terawan Agus Putranto.

Dijelaskan olehnya, intervensi tersebut akan mengakibatkan polemik di dunia kesehatan Indonesia, serta profesi kedokteran pada khususnya.

"Saya terpaksa harus mengungkap ini. Bahwa ada intervensi terhadap kepentingan kesehatan Indonesia," kata dia di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (9/4).

Baca: Hamili ABG 4 Tahun Lalu, Pelarian Ragil Berakhir di Rumah Keluarganya

Kepentingan itu, diduga olehnya masuk dalam motif perdagangan dan juga politik. Namun, siapa oknum yang sengaja membocorkan rekomendasi itu, Marsis belum mengetahui secara pasti. "Ini yang masih kita harus kejar," jelasnya.

Diuraikan olehnya, hal itu terungkap ketika Jumat (6/4) Terawan datang untuk melakukan pembelaan. IDI, lanjut Marsis kemudian melakukan penundaan surat rekomendasi tersebut untuk menampung bukti-bukti lainnya.

Sejauh ini, menurutnya Terawan, masih sebagai anggota IDI dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai dokter dan juga kepala RSPAD Gatot Subroto.

"Tidak ada pemecatan, kami hanya menunda. Bisa kami setuju dengan MKEK, bisa tidak. Kami masih harus mencari bukti lainnya," ucap dia.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menjelaskan saat pertemuan di RSPAD, Terawan justru baru mengetahui ada surat itu melalui aplikasi pesan singkat dari seseorang yang mengirim ke ponsel istrinya.

Sedang, surat tersebut sama sekali tidak dikirim langsung dari PB IDI atau MKEK kepada dirinya secara resmi. "Dia waktu itu cerita dari whatsapp. Tidak ada surat resmi ke dia," ujarnya.

Bukan hanya itu, Dave mengatakan selama pemanggilan, MKEK tidak terlebih dahulu meminta izin dari TNI AD dan beberapa kali pemanggilan, Terawan harus berada di luar negeri karena mendampingi presiden.

"Saya tidak dalam kapasitas, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi, jika surat ini bocor karena sengaja, IDI harus melakukan reformasi secara keseluruhan," tegasnya.

Metode DSA Berhenti Sementara

Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI, Erol Hutagalung menjelaskan metode pengobatan "Cuci Otak" atau Digital Substraction Angiogram (DSA) seharusnya diberhentikan dahulu sementara waktu.

Menurutnya, apa yang sudah dipaparkan dalam disertasi Terawan, tidak serta merta dapat diterapkan. Alasannya, harus ada uji klinis yang dilakukan terlebih dahulu.

"Apa metode yang baru diuraikan melalui seminar disertasi, bisa diteliti? Saya jawab bisa saja. Tapi, apa bisa dilakukan diterapkan secara menyeluruh, ini harus melalui uji klinis dulu," ucapnya.

Uji klinis yang dimaksud adalah melalui Health Technology Assessment (HTA) oleh Kementerian Kesehatan. Setelah mendapatkan keputusan secara pasti, baru metode itu dapat diterapkan.

"Iya seperti itu alurnya. Kalau HTA Kemkes oke, ya silakan jalan. Sementara belum mengumumkan hasil evaluasinya, ya sebaiknya dihentikan dulu. Tapi, kalau metode yang lain, silakan dilakukan," kata dia.

Dia juga meminta agar wartawan tidak hanya mengabarkan mereka yang sukses mendapatkan penanganan tersebut. Tidak sedikit, menurutnya, pasien yang masih mengalami sakit usai melakukan metode itu.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk menengahi permasalahan tersebut. Sehingga mendapatkan solusi agar tidak berkepanjangan.

"Kami berharap pemerintah untuk dapat menengahi kasus ini. Supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas bocornya surat rekomendasi tersebut," jelasnya.

Tribun berusaha untuk menghubungi dokter Terawan atas pemberhentian metode DSA itu. Namun, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. "Sedang berada di luar negeri," ujar asisten dokter Terawan.(ryo)