Tribun

UU MD3

Argumen DPR dan Pemerintah soal Revisi UU MD3 Lemah, PSI Yakin Menang

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu pihak yang mengajukan uji materi tersebut

Editor: Hasanudin Aco
Argumen DPR dan Pemerintah soal Revisi UU MD3 Lemah, PSI Yakin Menang
psi.id
Juru Bicara PSI bidang Hukum, Dini Purwono. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang uji materi tentang Revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali digelar pada Rabu (11/4/2018) di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu pihak yang mengajukan uji materi tersebut

Penjelasan pihak Pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Kemenkumham, Ninik Hariwanti, hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh pokok permasalahan.

Jawaban dari pihak DPR yang diwakili oleh Arteria Dahlan, tidak komprehensif dan tidak menjawab pokok permasalahan.

“Terdapat banyak inkonsistensi dan kesalahan konsep secara fundamental,” kata juru bicara PSI bidang Hukum, Dini Purwono, di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baca: Pasal di UU MD3 yang Dinilai Bisa Membawa Indonesia Kembali ke Jaman Orba

Pihak DPR terlihat tidak bisa membedakan antara kerugian aktual dan kerugian konstitusional.

Padahal yang menjadi fokus pemeriksaan MK adalah apakah suatu peraturan perundang-undangan menghilangkan atau mengurangi hak-hak warga negara yang diberikan oleh UUD45.

Ada tiga pasal yang digugat PSI adalah Pasal 73 Ayat 3 dan 4 a dan c, kemudian Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245. Pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR.

Selanjutnya, Pasal 122 huruf k mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas