Bangun Runway Baru Bandara Ngurah Rai Mahal, Pemerintah Pilih Perluas Apron
Pemerintah berencana melebarkan tempat parkir pesawat atau apron Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Pilihan itu diambil untuk mengurai kepadatan di b
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana melebarkan tempat parkir pesawat atau apron Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Pilihan itu diambil untuk mengurai kepadatan di bandara.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan itu diambil, mempertimbangkan biaya pembangunan runway yang bisa mencapai Rp 27 triliun.
Padahal biaya tersebut lebih baik digunakan untuk menunjang pembangunan bandara baru di Bali bagian Utara.
Baca: Data Pribadi di Facebook Bocor, Menkominfo Minta Masyarakat Gunakan Medsos Buatan dalam Negeri
"Runway sudah kita putuskan gak ditambah dua line karena penambahan itu membutuhkan Rp 27 T padahal cuma nambah 10 juta penumpang, jadi gak sesuai. Jadi kita lebih pilih bangun yang Bali Utara," ucap Luhut saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2018).
Ditemui di kesempatan yang sama, Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi selaku operator, menyebutkan luas apron akan ditambahkan seluas 47,9 hektar dengan biaya Rp 2,1 triliun yang bisa menampung 16 pesawat tambahan.
Rencananya pembangunan dimulai April sehingga bisa digunakan pada pertemuan bank dunia di Bali Oktober mendatang.
"Anggaram sekitar Rp 2,1 triliun. Kita fokus tahap 1 dulu untuk kapasitas 28 juta penumpang," ujar Faik Fahmi.
Baca: Kabar Pembangunan Pangkalan Militer China Di Vanuatu Picu Kekhawatiran
Setelah IMF akan dilakukan lagi perluasan lagi sebesar 60 hektar, apabila ditotal AP 1 akan melakukan penambahan luas apron Bandara Ngurah Rai hingga 109 hektar.
Rencana perluasan tersebut masih menunggu kajian terkait lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena reklamasi, maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
"Kan rekomendasi dari gubernur sudah, terus ada proses izin lingkungan dari KKP, terus baru izin Amdal. Sesuai time frame paling lambat tanggal April sudah bisa selesai bisa pembangunan," papar Faik Fahmi.