Ketidaktepatan sasaran jenis bantuan yang ditetapkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Komisi IV DPR RI mengusulkan agar peranan Perum Bulog diperkuat, sebagai penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial.

Hal ini disebabkan karena penyalur BPNT kerap menyalurkan bantuan di luar dari ketetapan Pemerintah, yaitu beras dan telur. Mereka kerap memberikan bantuan berupa sabun, minyak sayur dan kebutuhan lainnya.

Oleh karenanya, Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna berharap, sebaiknya para penyalur atau kios-kios yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial mengambil bantuan yang diwajibkan pemerintah, berupa beras dan telur dari Perum Bulog. Selama ini, pemerintah memang membebaskan para penyalur untuk mengambil bantuan dimanapun. Akhirnya peran Bulog tidak optimal.

“Oleh karena itu, harapan kita sebaiknya pihak yang memberi bantuan itu mengambil dari kios-kios yang ditunjuk oleh Kemensos. Tapi, karena kita punya BUMN Bulog, sebaiknya mengambil dari Bulog. Urusan kualitas kan bisa dinegosiasikan, kira-kira seperti itu,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Meda, Sumatera Utara, Kamis (12/4/2018).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, dirinya bukan tanpa alasan berharap demikian. Dirinya sangat mengharapkan Bulog dapat menyalurkan bantuan tersebut. Karena, dari apa yang terlihat di lapangan harga beras di pasaran sudah cukup tinggi dengan kualitas yang juga bagus. Namun, beras Bulog sendiri dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang cukup ekonomis.

“Contohnya beras dari Bulog cukup bagus, harganya cuma Rp9.500. Itukan bagus, kenapa tidak manfaatkan. Nah inikan sama-sama lembaga Pemerintah, artinya bagaimana kita bisa mendorong agar Bulog itu bisa menyerap gabah dari petani itu sendiri. Supaya kita tidak ketergantungan impor. Gudang Bulog itu penuhilah dari hasil produk-produk pertanian di kita,” ungkap Oo Sutisna.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo berpendapat bahwa program BPNT tidak ada hubungannya dengan Bulog. BPNT merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk diberikan kepada masyarakat penerima bantuan untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan pangan.

“Kalau Bulog itu secara tidak langsung ada binaan-binaan Bulog yang salah satunya adalah Binaan Rumah Pangan Kita (RPK). Memang secara langsung dari sisi bisnis tidak ada Bulog. Tetapi binaan-binaan Bulog itu yang mendapatkan akses atau keuntungan. Karena memang harus menyalurkan dan membeli dan menyediakan dari binaan-binaan Bulog,” papar Rahmad.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, RPK sendiri sudah berjalan selama 2 tahun. Jika RPK bisa menjadi pilot project, maka tidak menuntut kemungkinan, Bulog bisa membina dan program berjalan dengan lancar, kemudian binaan Bulog pun akan mendapatkan akses manfaat. “Saya kira pantas untuk kita apresiasi,” tutupnya. (*)