TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Pilpres 2019, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air.

Demikian menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Senin (16/4/2018).

Memang kata Emrus, belum ada Pasangan calon presiden definitif Pilpres 2019. Tapi seolah genderang perang konten sosial media tampaknya sudah dimulai.

Perang tagar Pilpres pun terjadi. Tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada #2019TetapJokowi, di sisi lain muncul #2019GantiPresiden.

Semua itu bertujuan untuk menguasai ruang publik. Bahkan mereka seolah sudah saling men-downgrade.

Perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu, sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia.

Merujuk pada realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya?

Sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, seperti konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019.

"Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air," ujar Emrus kepada Tribunnews.com.

Dalam suatu acara live di salah satu stasiun televisi swasta akhir pekan lalu Emrus mengenang, dirinya diundang dan hadir sebagai panelis, membahas topik “Perang Tagar Pilpres 2019."

Pada akhir acara, pembawa acara meminta pendapatnya sebagai closing statement tentang bagaimana mengatasi perang konten lewat sosial media.

Menurutnya, ke depan (semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019) intensitas perang konten akan semakin kuat (panas) antara aktor politik yang satu terhadap yang lain.

Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pengawai negeri maupun yang bukan, sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu.

"Tentu, sebaiknya leading sector berada di tangan Kemenkominfo dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah," jelasnya.

Lebih baik lagi bila kementerian atau instasi pemerintah tertentu lebih proaktif lebih baik, sebagaimana telah diselenggarakan oleh Polri melalui Polda Sumatera Utara (Sumut) bekerjasama dengan Kemenkominfo gelar pelatihan literasi digital bagi aparat kepolisian, Selasa, 10 April 2018, yang berlangsung dengan baik di beberapa wilayah di Sumut.

 "Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, maka materi literasi media digital dunia maya, menurut hemat saya, yang paling utama diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka menangkal dampak negatif hiruk-pikuk wacana antar para politisi di ruang publik yang tampaknya akan semakin kencang menjelang tahun politik," ujarnya.

Adapun materi literasi media digital dunia maya, antara lain:

(1) Kenali ciri-ciri hoax, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA
(2) Kiat menulis pendapat, informasi dan berita yang tidak bertentangan dengan UU ITE
(3) Etika komunikasi di ruang publik
(4) Dampak hoax dan eksploitasi SARA pada masyarakat dan budaya
(5) kecerdasan menggunakan sosial media
(6) kecerdasan membuat release untuk sosial media
(7) kecerdasan menganalisis isi website
(8) kemampuan membuat weblog dan mengisi konten multimedia
(9) teknik produksi konten video dengan kamera smartphone (HP) yang produktif, dan
(10) menguasai penggunaan aplikasi editing video dan foto.(*)