TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki tahun politik, Kepala Staf Presiden, Moeldoko diminta mengambil peran sebagai pengingat dan menjaga netralitas pemerintah.

Dengan demikian, segala program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik.

Baca: Memaknai Kembali Perjuangan Para Pahlawan Perempuan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (17/4/2018) mengatakan, KSP harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil.

"Jangan hanya untuk kepentingan Pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik," ujarnya seperti dikutip dari keterangan persnya.

Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari-17 April 2018.

Ditegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.

Dia menilai bahwa Presiden Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019, seperti membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.

"Harus beri masukan kepada Presiden, meski sebagai Capres, saat ini masih tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Harus bersikap netral kepada seluruh warga negara, negara, dan bangsa," tandasnya.

Sementara, Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai awalnya KSP untuk penguatan kinerja pemerintahan namun saat ini lebih bertujuan untuk memuluskan Jokowi menjadi presiden periode kedua.

Pangi menambahkan masyarakat pun merasakan ada informasi yang tidak tersampaikan dan dikerjakan namun lebih kepada curi "start" kampanye dan strategi meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Di lain pihak, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi. "Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan dalam membantu tugas presiden, pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan aduan masyarakat terkait dengan segala permasalahan yang ada. Segala aduan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapapun. Kalau ada masalah, bisa bicara disini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Moeldoko Diminta Ingatkan Jokowi Bedakan Posisi Presiden dan Capres, http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/17/moeldoko-diminta-ingatkan-jokowi-bedakan-posisi-presiden-dan-capres.