Kemendes Motori Pengentasan Kemiskinan di Desa
Percepatan reformasi birokrasi (rb) terus dipacu di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Mengubah satu paradigma tidak gampang. Pertama, bentuk struktur organisasi dengan objektif, kedua menempatkan orang diposisi yang pas. Ketiga laporan dari BIN, PPATK, Pansel, keempat diserahkan ke user masing-masing. Kita mau creat super team,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didit Nurdiatmoko menyampaikan hasil evaluasi Kemenpan RB terkait Kemendes PDTT mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja dan progres reformasi birokrasi.
Pada 2016 akuntabilitas dari CC ke B. Tahun 2017 masih tetap di B. Reformasi Birokrasi tahun 2016 indeksnya di B, tahun 2017 masih di B, walaupun ada peningkatan.
Hasil survei terkait reformasi birokrasi mengalami penurunan, walaupun upaya-upaya yang dilakukan semakin membaik.
“Ketika definisi kinerja sudah jelas maka akan bergerak bagaimana organisasinya. Ketika bicara organisasi tidak langsung terhadap kinerja. Ketika bicara SDM menunjang kinerja organisasi,” ujarnya.
Dirinya berpesan, kebijakan-kebijakan reforma pastikan sampai ke pihak bawah dan pihak lain yang bersinggungan dengan Kemendes PDTT.
Workshop ini dihadiri Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama juga Pokja, serta narasumber Eko Prasojo sebagai Guru Besar Departemen Ilmu Adinistrasi FISIP UI dan Rhenald Kasali sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI.
