Mendagri Minta FKUB Jaga Harmoni Kebangsaan
Mendagri juga memerintahkan para kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan wartawan tribunnews.com, Wahyu Firmansyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar terus menjaga harmoni kebangsaan, terutama menjelang hajatan demokrasi yang akan berlangsung secara nasional.
"FKUB diharapkan dapat menjaga netralitas dan berperan aktif dalam menciptakan suasana rukun dan damai serta mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019," Ujar Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Mendagri juga memerintahkan para kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca: Ibu Iriana Kampanye Pola Asuh Berbasis Karakter kepada Masyakat Toba Samosir
Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam penanganan persoalan keagamaan di daerah dan pemberdayaan FKUB.
"Berikan perhatian dan dukungan anggaran terhadap FKUB sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal," Katanya.
Mendagri mengharapkan, komitmen kebangsaan para tokoh agama dalam melaksanakan etika kehidupan beragama.
”Serta meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019,” Tegasnya.
Mendagri berharap dapat terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan FKUB.
Baca: Politikus Golkar: Pak Muhaimin Sepertinya Sudah “Ngebet” Jadi Cawapres
”Guna menciptakan kesepahaman dan menyamakan persepsi dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama," katanya.
Adapun Rakornas FKUB kali ini mengambil tema “Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB Dalam Rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan Guna Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019”.
Rakornas ini dihadiri oleh 1.200 peserta dan akan memperoleh pembekalan berupa arahan dari para Pejabat Negara, di antaranya dari Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.