TRIBUNNEWS.COM – Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang kaya raya. Keberhasilan ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, ditambah lagi jumlah penduduk yang sedikit dan harmoni.

Namun, tahukah Anda kondisi terkini negara kesultanan tersebut? Diperkirakan hanya dalam hitungan tahun saja, Brunei Darussalam akan mengalami krisis tak berujung.

Meski 90% pemasukan negara berasal dari tambang minyak tetapi sayangnya, Brunei Darussalam tidak mempunyai tenaga kerja terampil yang mampu mengolah energi tersebut. Segala kelimpahan yang diberikan ‘gratis’ oleh sultan membuat rakyat jadi malas belajar.

Mulai dari biaya pendidikan sekolah dasar sampai jenjang universitas yang tidak berbayar, hingga jaminan kesehatan dan subsidi perumahan yang besar.

Belum lagi, minyak mentah dan bahan bakar membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk diperbaharui. Hal ini tentu semakin mempersulit negara.

Katakanlah Indonesia tidak memiliki bahan bakar minyak (BBM) selama satu bulan saja, bisa dibayangkan akan terjadi kekacauan nasional pada perekonomian tanah air. Indonesia pun akan terancam kehilangan investasi Rp300 triliun tiap tahunnya.

Oleh karena itu, krisis yang terjadi di Brunei Darussalam telah membuka mata pemerintah Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016, Kementerian ESDM membentuk BPSDM ESDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral), yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi dan geologi. 

BPSDM ESDM merupakan unit Eselon I dibawah Kementerian ESDM, yang didalamnya terdapat satker-satker antara lain PPSDM Migas, PPSDM KEBTKE, PPSDM Geominerba, PPSDM Aparatur, PEM Akamigas dan BDTBT.

Kesemuanya merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan sektor ESDM serta pendidikan vokasi (khusus untuk PEM Akamigas), sehingga dipastikan peserta diklat dan mahasiswanya memiliki profisiensi dan keterampilan yang lebih dari sekedar teori.

Seperti yang disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, BPSDM diprediksi bisa menjadi lembaga kelas satu dan semakin banyak yang menggunakan jasa BPSDM karena kualitasnya yang terbaik. Misalnya di PEM Akamigas.

“Jika orang mau lanjut sekolah bisa di PEM Akamigas, sekolah gratis, lulus langsung dapat kerja,” jelasnya.

BPSDM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dimaksudkan untuk  mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah.

Sistem penganggarannya yang berbasis kinerja, menuntut penggunaannya kini lebih transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada output.

Untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, BPSDM pun mengadakan berbagai training, workshop, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor. Kepala BPSDM ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan workshop penting dilaksanakan sebagai bagian dari perubahan BPSDM ESDM menjadi BLU.

“BLU berarti meningkatkan pelayanan, orang pemerintahan sikapnya tidak lagi menyuruh tapi melayani,” ujar Kepala BPSDM ESDM.

Penulis: Dana Delani